Izin Water Park Borcess Disebut Tak Akan Terbit

by -

METROPOLITAN.id – Polemik yang mendera bangunan water park dan kampus tanpa izin milik Yayasan Ashokal Hajar atau lebih dikenal dengan Borcess belum juga mereda.

Setelah disanksi denda Rp50 juta oleh Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, rencana ruislag atau tukar lahan pembangunan yang masuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) juga belum sampai ke meja pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Situasi makin pelik lantaran jika merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) tentang LP2B, izin untuk membangun tidak akan bisa keluar. Hal itu diungkapkan Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridallah. Ia menyebut, kaitan pelanggaran yang dilakukan Yayasan Ashokal Hajar sejauh ini, akan kembali dirapatkan oleh Pemkab Bogor.

“Akan kita tindak-lanjuti sesuai ketentuan, hanya nanti kita akan coba rapatkan dulu. Disanksi Rp50juta oleh PN Cibinong juga sudah,” kata lelaki yang akrab disapa Agus Ridho, akhir pekan lalu.

Sedangkan untuk dugaan pelanggaran Perda LP2B, ia mengakui hal itu akan berdampak pada proses izin itu sendiri. Sebab, jika memang terbukti lahan yang dibangun dan sedang diproses periziannnya masuk ke LP2B, izin tersebut dipastikan tidak akan keluar.

“Informasinya itu kan masuk ke Perda LP2B. Kalau masuk ke LP2B, kalaupun mau mengajukan izinnya, pasti tidak akan keluar,” tegasnya.

Ia pun sedang berkoordinasi dengan dinas teknis terkait membahas persoalan ini untuk tindak lanjut.

Sebelumbnya, persoalan yang membelit yayasan Ashokal Hajar atau dikenal Borcess yang terbukti mendirikan bangunan tanpa IMB dan diduga melanggar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda LP2B menuai reaksi banyak pihak.

Bagaimana tidak, setelah divonis denda Rp50 juta oleh PN Cibinong, pihak yayasan disebut bakal mengganti lahan sesuai Perda LP2B yang sudah didirikan bangunan ke lokasi lain. Namun sejauh ini belum terbuka sejauh proses itu.

“Kalau yayasan bilangnya mau ruislag lahan, sejauh mana permohonannya ke pemda, kurang hapal. Tapi rencana ruislag itu belum ada. Harus dipastikan ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, red),” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin, belum lama ini.

Sebelumnya, Perwakilan Yayasan Ashokal Hajar, Marullah mengatakan, saat ini pihaknya tengah mencari luasan sebenarnya pada lahan yang sudah dibangun, yang masuk dalam LP2B. Sebab, dari sekitar 1,7 hektar luas keseluruhan, tidak semuanya masuk dalam LP2B. Bahkan ia juga menyebut yayasan sudah menyiapkan lahan pengganti.

“Tahap pertama, mencari luasan yang masuk LP2B dulu. Kalau ahan penganti mah sudah kita siapkan,mengurus itu,” ucapnya. (ryn/a/fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *