Zona Merah

Belakangan ini sejumlah kontraktor lokal banyak yang memprotes minimnya porsi pengerjaan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Porsi para pengusaha menciut karena diduga telah terjadi persekongkolan antara anggota legislatif dengan oknum di birokrat. Hal itu menyeruak dari sejumlah proyek yang mangkrak pengerjaannya. Penyerapan anggaran pun menjadi tidak sehat. Akibatnya, uang untuk kemaslahatan umat mengalir ke kantong pribadi. KETUA Asosiasi Pengusaha Kon­struksi Indonesia (Aspekindo) Jawa Barat Ian Manurung mengatakan, bukan sesuatu yang tabu anggota legislatif ikut cam­pur dalam sejumlah proyek pembangunan di Kota Bogor. Menurutnya, kondisi itu terjadi karena sebelum terpilih sebagai wakil rakyat, mereka banyak meminta uang kepada pengusaha konstruksi. Saat keinginannya terwuju

Metropolitan.id - Pro-kontra pema­sangan finger print terus bergulir. Di mata anggota fraksi, pemasangan kunci elektronik itu dianggap dapat mening­katkan keamanan. Tak ada sedikit pun niat untuk menjauhkan diri dari masy­arakat selaku konstituen. Ketua Fraksi Gerindra Kota Bogor Ja­enal Mutaqin mengatakan, dirinya pernah mengalami hal tak menyenangkan akibat kurangnya sistem keamanan di lingkungan gedung dewan. Saat itu perangkat komu­nikasi milik seorang anggotanya raib digondol maling. “Pasca kejadian itu saya langsung usulkan ke sekretaris dewan untuk dibikin finger print,” ujarnya. Awalnya sempat terpikir melakukan pemasangan Closed-circuit Television (CCTV). Namun setelah dipertimbangkan, lanjut Jaenal, CCTV dinilai kurang efektif. Karena itu tidak langsung mencegah ter­jadinya pen

Metropolitan.id - Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat berencana membuatkan buku saku sebagai panduan untuk anggota dewan agar paham tugas dan fungsinya. Buku tersebut diharapkan menjadi alat pengingat bagi para legislator. Selain kode etik yang mengatur tentang sikap dan perilaku anggota, tata kerja anggota, tata hubungan antar-anggota, kewajiban anggota dan larangan bagi anggota, dalam buku saku itu pun tercantum sanksi dan mekanisme penetapan sanksi. KETUA BK DPRD Kota Bogor At­maja menyampaikan, dirinya be­serta anggota BK lain telah mela­kukan pembahasan terkait kode etik dan tata berbicara anggota legisla­tif. Hal itu agar para anggota sadar akan tata tertib serta sanksi. ”BK akan semakin ketat melakukan pengawasan dan peninda­kan karena didukung SOP. Setiap anggota dewan y

Niat masyarakat menyambangi wakilnya untuk bertatap muka di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tak semudah seperti sebelumnya. Sudah dua tahun berjalan ini, pintu masuk ke sejumlah ruangan yang biasa digunakan untuk menumpahkan aspirasi dipagari kunci sidik jari (finger print). Ruangan itu hanya bisa dimasuki ketua dan anggota dari masing-masing fraksi. Sistem pengamanan tersebut semakin menjauhkan legislatif dengan rakyat sendiri, sehingga membuka ruang terjadinya pemufakatan jahat antara anggota legislatif dengan pihak tertentu. Gedung DPRD itu pun tercoreng. METROPOLITAN - DOSEN Fisip Universitas Dju­anda Beddy Iriawan Maksudi mengatakan, pemberlakuan finger print merupakan sebuah kebijakan yang hanya mengun­tungkan segelintir pihak. Pada­hal, semangat menyelimuti gedung dewa

Sejumlah kalangan menyesalkan ulah 17 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor yang mangkir saat sidang paripurna pada Jumat (29/7). Ke-17 anggota dewan itu terdiri dari empat anggota Fraksi PDI Perjuangan, dua anggota Fraksi Golkar, dua anggota Fraksi Hanura, dua anggota Fraksi PKS, dua anggota Fraksi PAN, satu anggota Fraksi Demokrat, dua anggota Fraksi Gerindra serta dua anggota Fraksi PPP. Ke depan harus ada sanksi tegas bagi anggota dewan yang malas mengikuti rapat atau sidang paripurna. METROPOLITAN - Mangkirnya 17 anggota dewan saat sidang paripurna DPRD Kota Bogor tentang penyam­paian PP APBD 2015, Raperda PUD BPR Bank Pasar dan Raperda Pemuki­man Kumuh pada Jumat (29/7) lalu terus menuai kritik. Menurut Pengamat Politik Beddy Iriawan Maksudi, sikap mental ang­got

Sikap 16 anggota dewan yang mangkir dalam Paripurna DPRD Kota Bogor tentang penyampaian PP APBD 2015, Raperda PUD BPR Bank Pasar dan Raperda Pemukiman Kumuh pada Jumat (29/7), mencerminkan lemahnya fungsi legislasi anggota dewan. Anggota dewan yang terhormat itu terkesan malas saat memperjuangkan nasib rakyat. Padahal di satu sisi mereka diguyur bermacam fasilitas pendukung dan penunjang, baik dalam bentuk uang maupun barang. Semua itu diberikan agar wakil rakyat bisa fokus mengawal aspirasi masyarakat. METROPOLITAN - MESKI mangkir dari agenda rapat namun tak ada sanksi yang dijatuhkan kepada 16 anggota dewan tersebut atas sikapnya yang tak terpuji. Badan Kehor­matan (BK) DPRD Kota Bogor tidak dapat serta-merta melakukan pemang­gilan terhadap mereka. Ketua BK DPRD Kota Bogor Atmadja menj

Upaya Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak dalam meraup pendapatan pajak masih jauh. Sejak diterapkannya sistem pembayaran pajak bernama e-Billing di wilayah Kota Bogor, sebanyak 132.500 Wajib Pajak (WP) dari 250.000 WP belum melakukan pendaftaran. Padahal, tahun ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bogor mematok target Rp2,1 triliun. MENYIKAPI terseok-seoknya peruba­han tata cara pembayaran pajak secara manual menjadi online, Wakil Ketua Ko­misi B DPRD Kota Bogor Eka Wardana meminta agar KPP Pratama lebih be­kerja keras menyosialisasikan sistem pembayaran baru bernama e-Billing. Diakuinya, ia kerap mendapat keluhan dari kalangan pengusaha karena belum paham tentang proses pembayaran pajak secara online. “Bahaya kalau sampai meng­ganggu pendapatan pajak,” katanya. Sejatinya, kata

Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengubah cara pembayaran pajak dari manual menjadi elektronik bernama e-Billing. Perubahan tata cara pembayaran pajak dari manual menjadi online yang tak diimbangi pemberitahuan secara terencana, membuat para Wajib Pajak (WP) bingung. Selain masalah teknis pendaftaran e-Billing, sistem yang mulai diterapkan sejak 1 Juli 2016 ini bisa mengancam kelangsungan roda usaha para pengusaha kecil. PEMBERLAKUAN sistem pembayaran pajak elektronik ini dikhawatirkan akan membuat pengusaha kecil berguguran. Ka­rena sistem ini akan mengutip pajak hingga penghasilan Rp2 juta. Lemahnya sosialisasi yang dilakukan pihak terkait, membuat para pelaku usaha kecil terkejut oleh sistem e- Billing. Pengusaha Jasa Konstruksi Dedi Sumar­na mengatak

METROPOLITAN - Kebijakan baru dari pemerintah akan sia-sia jika tak diketahui masyarakat. Pernyataan itu dilontarkan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Rifdian Su­rya Darma saat menyikapi buruknya pengenalan sistem e-Billing. Rifdian menyampaikan, seharus­nya melalui perwakilannya di dae­rah Dirjen Pajak melakukan penge­nalan program baru itu secara sis­tematis, terstruktur dan masif. Se­hingga masyarakat, khususnya yang menjadi WP tak sekadar tahu tentang program baru tersebut, akan tetapi juga paham. Lemahnya sosialisasi, oleh Dirjen Pajak yang saat ini dinak­hodai Ken Dwijugiasteadi, jangan sampai mengurangi pendapatan pajak. “Sudah sepatutnya Dirjen Pajak segera memperbaiki cara pengenalan program baru itu agar tak menimbulkan masalah yang berkesinambungan,” imbuhnya. Agar berjal

METROPOLITAN - Saat ini Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu fasilitas tersebut adalah sistem pembayaran elektronik (Billing System). Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Pe­nerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan Billing System. Billing System merupakan cara pembayaran elektronik meng­gunakan Kode Billing (kode pembayaran). Wajib Pajak dapat melakukan pembaya­ran pajak dengan sistem pem­bayaran pajak secara elektronik. Pembayaran pajak meliputi seluruh jenis pajak, kecuali Pajak dalam rangka impor yang diadministra­sikan pembayarannya oleh Biller Direk­torat Jenderal Bea dan Cuk