Presiden Jokowi dan Jaksa Agung Digugat Yayasan Milik Keluarga Soeharto

by -

METROPOLITAN.ID | Jakarta – Yayasan Supersemar, milik keluarga mantan Presiden RI, Soeharto,  menggugat Jaksa Agung HM Presetyo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemblokiran rekening yayasan milik almarhum mantan Presiden Soeharto. Yayasan itu menggugat dengan ganti rugi senilai Rp 4,4 triliun.Pengamat Kejaksaan, Kamilov menilai gugatan Yayasan Supersemar tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama Jaksa Agung.“Bukan karena ingin membela yayasan tersebut. Wewenang pemblokiran memang seharusnya berada di tangan pengadilan, yakni melalui juru sita. Bukan wewenang kejaksaan melalui tim gabungan yang terdiri dari Jamdatun, Jamintel dan Pusat Pemulihan Aset,” kata Kamilov di Jakarta, Rabu (13/1).Ia menilai meskipun kejaksaan berhak melakukan pemblokiran terhadap aset atau rekening terkait kasus yang ditanganinya, tetapi dalam kasus Supersemar bukan ranah kejaksaan. Apalagi pemblokiran diinformasikan ke publik. Padahal pemblokiran langkah intelijen.”Jangan karena ingin terlihat bekerja, semua aturan perundang-undangan ditabrak,” ujarnya.Dia mempertanyakan pengusul pemblokiran aset Supersemar tersebut. Harus dieksaminasi karena berimbas digugatnya Jaksa Agung HM Prasetyo maupun Presiden Joko Widodo.“Harusnya tugas kejaksaan hanya menginventarisir dan melakukan penelusuran saja. Kan pekerjaan ini dilakukan oleh Jamdatun, Jamintel dan Kepala PPA. Nah siapa yang mengusulkan memblokir, ya harus diberi sanksi atas kecerobohannya tersebut,” tegasnya.Menurutnya, kesalahan yang ada menjadi bukti bahwa tim gabungan terutama Kepala PPA sangat tidak paham akan pemulihan aset ataupun KUH Perdata. Seharusnya juru sita yang berhak mengeksekusi. Kejaksaan cuma melakukan pendampingan, bukan memblokir.”Inilah repotnya menempatkan seseorang yang tidak paham pemulihan aset sebagai Kepala PPA. Saya rasa DPR harus mempertanyakan kinerja para aparat di kejaksaan ini,” ujarnya.Seperti diketahui, gugatan dari Yayasan Supersemar sudah didaftarkan sejak Desember di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Kuasa hukum Yayasan Supersemar, Denny Kailimang menggugat karena surat kuasa Presiden kepada Jaksa Agung HM Prasetyo adalah untuk menyelesaikan putusan MA sampai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan melakukan pemblokiran bank. “Jaksa Agung tidak punya kewenangan untuk melakukan pemblokiran, itu perbuatan melawan hukum,”  tegas Denny Kailimang. (BS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *