Dukungan Norwegia Untuk Restorasi Lahan Gambut Indonesia

by -

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim Norwegia, H.E Vidar Helgesen, Rabu (3/2). Pertemuan ini dalam rangka pembicaraan kerjasama Indonesia-Norwegia terkait pengendalian perubahan iklim.

Menteri Siti Nurbaya mengatakan pertemuan ini menjadi bukti kuat dari komitmen dunia internasional khususnya Norwegia dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Ini menjadi penting sebagai tindak lanjut COP 21 Paris Desember tahun lalu.

Di samping masalah perubahan iklim, kedua Menteri bidang LH tersebut juga mendiskusikan beberapa hal setrategis lainnya. Khususnya langkah-langkah pasca Paris Agreement, kebijakan Indonesia soal one map policy, kebijakan pengelolaan gambut, upaya pengendalian dan penanganan kebakaran hutan, dan masyarakat hukum adat. ”Pembicaraan juga berkembang soal deforestasi. Apa kesulitannya dan apa yang berat bagi Indonesia,” kata Menteri Siti Nurbaya.

Sementara itu Menteri LHK dan Iklim Norwegia, Vidar Helgesen berterimakasih atas upaya pemerintah Indonesia. Ia juga optimis mampu mencegah kenaikan suhu bumi 2 derajat celcius dengan teknologi serta kontribusi semua pihak. Khususnya yang terlibat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

”Kita akan mendukung Indonesia, khususnya soal moratorium dan pemerintah kita sangat senang atas dialog yang baik antara pemerintah pusat, daerah untuk masalah civil society,”jelas Helgesen.

”Empat tahun ke depan kita akan mengembangkan berbagai kebijakan natural untuk prioritas perlindungan hutan dan lingkungan hidup. Bukan saja untuk Indonesia-Norwegia, tapi juga untuk seluruh dunia,” tutupnya.

Siang harinya, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Kerajaan Norwegia Vidar Helgesen di Istana Merdeka, Jakarta.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachri, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Stig Traavik dan Kepala BRG Nazir Foead.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden dan Helgesen membahas tentang masalah kehutanan, penegakan hukum, moratorium dan beberapa hal penting yang lainnya.

“Presiden dengan tegas menyatakan bahwa selama moratorium, tidak boleh lagi ada izin baru di lahan gambut dan tidak boleh lagi ada pembukaan lahan  baru yang sudah ada izinnya apabila tidak dibuka lahannya,” ucap Siti Nurbaya.

Helgesen juga menegaskan bahwa Norwegia sangat menghargai langkah-langkah yang telah diambil Presiden Joko Widodo. Dibahas pula one map policy dan agenda-agenda perubahan iklim lainnya.

Dalam hal dukungan finansial, Menteri LH Vidar Helgesen menyatakan untuk tahun pertama kerja BRG, Norwegia akan memberikan dukungan dana sebesar 50 juta USD.

”Dengan demikian sejak hari Jumat minggu lalu, hingga Rabu siang tercatat sudah ada dukungan dana untuk BRG sebanyak 104 juta USD dari Norwegia, USA, Packard Foundation dan UNDP,” jelas Menteri Siti.

Perkuat Hubungan Indonesia-Norwegia

Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Norwegia Vidar Helgesen mengatakan bahwa kunjungan kehormatan ini guna memperkuat kerjasama Indonesia-Norwegia dalam penanganan lahan gambut di Indonesia.

“Kami ingin menunjukkan komitmen Norwegia untuk membantu Indonesia dalam melindungi dan merestorasi ekosistem gambut yang dimiliki Indonesia. Kami juga mendukung upaya Indonesia untuk melakukan moratorium pembukaan lahan serta membuat embung-embung untuk menjaga agar kelembaban lahan gambut terjaga,” ucap Helgesen.

Langkah ini, lanjut Helgesen, merupakan langkah penting untuk Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia, ekonomi Indonesia dan juga iklim dunia. Selain itu, upaya ini merupakan sebuah kemajuan bagi kemitraan Indonesia dan Norwegia.

“Selamat kepada Indonesia atas langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi kebaharan hutan dan lahan,” ucap Helgesen.

Kerjasama tersebut dituangkan dalam sebuah kesepakatan kerjasama Indonesia-Norwegia untuk mendukung rencana kegiatan Badan Restorasi Gambut (BRG). “Kolaborasi ini merupakan langkah positif sekaligus menunjukkan keseriusan komitmen Indonesia dan Norwegia untuk mengatasi masalah kebakaran hutan,” kata Ketua BRG Nazir Foead.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 telah memandatkan Badan Restorasi Gambut untuk merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan restorasi lahan gambut di Indonesia.

Pelaksanaan penanganan lahan gambut ini akan dituangkan dalam peraturan pemerintah yang selambatnya akan dikeluarkan pada 1 Juni 2016. Diharapkan pada Desember 2016, BRG sudah dapat mengimplementasikan sistem pengawasan  pemeliharaan dan restorasi serta penegakan hukum moratorium yang komprehensif dan transparan.(afz/jpg/jawapos.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *