H’Ry Center: Puan Maharani, Contoh Pejabat tak Berbudaya

by -

METROPOLITAN.ID – Pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang menganjurkan rakyat mengurangi konsumsi beras, membuat Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) H’Ry Center geram.
Ketua LSM H’Ry Center Unitario mengatakan, putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri itu sangat menyakitkan hati rakyat. “Puan menujukkan tabiatnya sebagai pejabat tidak beradab dan mengabaikan budaya dan sifat bangsa yang halus budi pekerti, sopan dan berakhlak mulia,” kata Unitario.
Jauh sebelumnya, kata Unitario, Puan telah mengukuhkan diri sebagai elite parpol yang kemaruk kekuasaan, sebab tidak mau mundur dari posisinya sebagai anggota DPR RI setelah diangkat menjadi anggota Kabinet Kerja. “Sikap ini juga mencerminkan keserakahan yang tidak mau membudayakan sikap dan perilaku politik berbudaya dan beradab. Puan belum mampu menunjukkan sisi baik sebagai seorang menteri koordinator. Apa prestasinya? Apa kelebihannya? Nothing,” imbuhnya.
Lebih lanjut kata Unitario, saat Gubernur Bali I Made Mangku Pastika atas nama warga kurang mampu meminta tambahan kuota raskin, Puan mengimbau rakyat melakukan diet atau mengurangi konsumsi beras. “Inilah bentuk sarkasme bagi Kabinet Kerja. Karena secara tidak langsung Puan mengumumkan ke publik bahwa pemerintah tidak mampu memenuhi target produksi beras secara nasional,” kata Unitario.
Menurut Unitario, Puan lupa, kebutuhan perut rakyat tidak dapat ditunda-tunda dan dikurangi. “Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memenuhi permintaan beras dari rakyat, berapa pun banyaknya. Itulah gunanya ada kabinet dan gunanya Puan menjadi menteri koordinator. Kalau Puan hanya bisa mengajak rakyat untuk diet, dia tidak bisa memberikan manfaat sebagai anggota kabinet,” tambahnya lagi.
Untuk mengajak rakyat mengurangi konsumsi beras, lanjut Unitario, harus disertai program keragaman pangan untuk menjadikan jagung, singkong atau sagu sebagai pengganti beras. Namun, kata dia, program tersebut gagal total setelah dicoba untuk direalisasikan sejak akhir zaman Orde Baru hingga beberapa presiden setelah Suharto. Ada kesalahan strategi ketika Orde Baru menggulirkan kebijakan pangan yang akhirnya menempatkan beras sebagai makanan pokok yang sulit tersubstitusikan.
“Apakah dia sanggup menyukseskan program keragaman makanan pokok? Jangankan melakukan pekerjaan besar seperti itu, memenuhi standar menko paling minimal pun dia tidak bisa,” katanya. (*/er/wan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *