KPK Akan Periksa Seluruh Komisi V yang Ikut Kunker ke Ambon

by -

METROPOLITAN.ID | Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut akan memeriksa seluruh anggota Komisi V DPR yang ikut serta dalam kunjungan kerja (kunker) ke Ambon, Maluku. Kunker pada 6-8 Agustus 2015 yang diikuti oleh 22 anggota Komisi V DPR itu disebut sebagai pintu masuk terjadinya dugaan suap pengamanan proyek jalan di Maluku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) yang telah menjerat anggota Komisi V dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti.

“Kata penyidik, seluruh anggota yang kunker komisi ke Maluku, itu akan dipanggil semua. Kita (anggota Komisi V) berjumlah 22 orang. Dan empat orang sebagai kesekretariatan. Itu saja,” kata anggota Komisi V dari Fraksi Hanura, Fauzih usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/2).

Fauzih diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang juga menjerat Direktur PT Wisnu Tunggal Utama Abdul Khoir dan dua staf Damayanti bernama Julia dan Dessi ini hingga sekitar pukul 22.00 WIB. Dalam pemeriksaan kali ini, Fauzih mengaku dicecar penyidik dengan 18 pertanyaan. Salah satu hal yang dicecar yakni kunjungan kerja ke Ambon, Maluku yang dipimpin Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra, Fary Djemi Francis.

Dalam rombongan tersebut turut hadir dua Wakil Ketua Komisi V, yakni Yudi Widiana dari Fraksi PKS, dan Michael Wattimena dari Fraksi Demokrat. Sementara anggota Komisi V dari Fraksi Golkar, Budi Supriyanto yang telah diperiksa KPK tidak ikut dalam kunjungan tersebut. “Ketua Komisi ikut. Bareng rombongan. Bareng rombongan. Dia (Ketua Komisi V) sebagai pimpinannya. Pak Budi nggak ikut. Pak Yudi ikut. Pak Wiliam (Wattimena) ikut,” ungkapnya.

Baca Juga  Duh, Warga Sukabumi Ramai-ramai Terserang Chikungunya

Namun Fauzih membantah aliran uang suap ke Komisi V yang turut mengikuti kunjungan kerja untuk mengamankan proyek jalan di Pulau Seram, Maluku dari Abdul Khoir. Fauzih yang merupakan legislator dari Sumatera Selatan itu mengaku hanya mendapat uang perjalanan dinas sekitar Rp 12 juta.

Namun Fauzih mengaku tak mengenal Abdul Khoir dan Dirut PT Cahaya Mas Perkasa, Soe Kok Seng alias Aseng yang juga telah diperiksa oleh penyidik KPK. “Saya nggak tahu (soal aliran uang ke Komisi V). Saya yang jelas dipanggil sebagai saksi, karena saya ikut, ada nama saya ikut di Ambon. Saya menjelaskan kunjungan-kunjungan ke Ambon ke mana saja. Itu saja. Lebih dari itu, saya nggak paham. Yang namanya Aheng, Ahong saya nggak kenal. Nggak ada, nggak ada (aliran uang suap). Jadi, SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bisa tanya ke sekretariat, bisa tanya ke sekjen, berapa (dana perjalanan dinas) itu ke Maluku. Resmi. Paling Rp 12 sampai 13 juta. Itu sudah ongkos pulang pergi, sama akomodasi dan penginapan,” tuturnya.

Baca Juga  Kelompok Santoso Melemah, DPR Desak BNPT Manfaatkan Situasi

Fauzih mengakui dalam kunjungan kerja ini, pihaknya didampingi oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) IX, Amran Mustary. Dikatakan Fauzih, saat itu, Amran mempresentasikan sejumlah proyek yang akan dilaksanakan BBPJN di Maluku. Selanjutnya, proyek-proyek tersebut akan disampaikan Komisi V kepada Kempupera.

“Dia (Amran) sebagai kepala Balai sungai, kepala Balai jalan, kan kita mampir, presentasi apa yang harus dibantu, apa yang harus dia perjuangankan, kan minta tolong ke kita. Kalau kunker, itu kan kunker resmi kita. Kalau kunker resmi, nanti pas RDP (Rapat Dengar Pendapat) biasanya kita kasih lewat pimpinan dikasih ke Kementerian terkait, (Kementerian) PU, (Kementerian) Perhubungan maupun Kementerian Desa. (Proposal) Ke Kementerian. Wajib itu. Kunker Komisi spesifik, maupun kunker. Wajib kasih ke Kementerian terkait,” ungkapnya.

Baca Juga  Keren, Rayndra Petani Milenial Omset Milyaran Ngobrol Bareng Jokowi

Diberitakan, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (13/1), KPK mengamankan Damayanti bersama lima orang lainnya. Selain itu, Tim Satgas KPK juga menyita uang sebesar 99.000 dolat Singapura yang diduga merupakan bagian dari janji suap sebesar 404.000 dolar Singapura atau sekitar Rp 3,9 miliar yang diberikan Dirut PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir jika Damayanti mengamankan proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) tahun anggaran 2016. Proyek tersebut merupakan proyek jalan di Maluku, yang digarap Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) IX.

Setelah diperiksa intensif, Damayanti bersama dua rekannya, Julia Prasetyarini, dan Dessy A Edwin ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap. Atas tindak pidana yang dilakukannya, ketiganya dijerat KPK dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, Abdul Khoir ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dan disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 33 UU Tipikor.(beritasatu.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *