Menteri Yuddy Takut Ada PNS Homo-Lesbi

by -

METROPOLITAN.ID – Pro-kontra kaum Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) terus menjadi perbincangan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi bahkan melarang PNS menjadi LGBT.
”Saya belum mendalami isu itu. Tentu kalau PNS tidak pantas seperti itu (LGBT, red),” ujar Yuddy. Ia mengakui memang tidak ada aturan yang melarang PNS menjadi LGBT. Sebab, pro dan kontra mengenai LGBT memang baru merebak saat ini.
Adanya isu ini tak berarti Kementerian PAN dan RB langsung bereaksi dengan membuat aturan mengenai larangan LGBT menjadi PNS. ”Ini isu baru, makanya dipelajari,” ujar Yuddy.
Yuddy tak mau berandai-andai tentang keberadaan PNS yang menjadi LGBT. Yuddy pun yakin PNS memiliki kehidupan normal seperti manusia umumnya. ”Nantilah kita lihat hingga kini belum ada PNS homo dan PNS yang lesbi,” kata Yuddy.
Di tempat terpisah, anggota Komisi I Bidang Komunikasi dan Penyiaran DPR Ahmad Zainuddin menyambut langkah cepat Kementerian Komunikasi dan Informasi soal penolakan masyarakat terhadap konten LGBT di aplikasi Line dan WhatsApp. ”Ini soal moral generasi. Saya dengar WhatsApp juga akan menyusul. Facebook juga harus didesak,” ujar Zainuddin.
Lebih lanjut Zainuddin mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak sebatas responsif menyikapi LGBT dengan hanya memblokir setelah ada aduan, tapi lebih komprehensif dan proaktif.
Seperti mengeluarkan kebijakan atau kampanye tentang pelarangan LGBT dan memblokir semua aplikasi internet yang mengandung konten LGBT. Seperti upaya blokir situs-situs konten pornografi dan radikalisme terus dilakukan.
”Dampaknya secara lambat laut lebih dahsyat dari terorisme. Jika terorisme berdampak pada kematian cepat, LGBT ini berdampak pada kepunahan umat manusia di masa mendatang,” jelasnya.
Selain itu, menurut Zainudin, masalah LGBT bukanlah masalah kebebasan atau HAM. Sebab, kebebasan juga perlu aturan dan  dibatasi nilai-nilai lain seperti agama, budaya dan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 hasil amandemen. Karena itu LGBT merupakan masalah moralitas keberlangsungan generasi umat manusia.
Namun, wakil ketua FPKS MPR-RI ini menegaskan, pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat tetap perlu menyikapi ’korban’ atau pelaku LGBT secara manusiawi dan proporsional. ”Yang diperangi dan ditolak itu adalah gerakan dan pemikirannya. Sementara orangnya, saya kira perlu disikapi dengan langkah arif dan bijak,” tandasnya. (tib/er)

Baca Juga  City Garap Luka Jovic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *