Gaji Gede, Kerjanya Gitu-gitu Aja…

by -

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD-PPJ) Andri Latif Asikin, membuat Ketua DPRD Kota Bogor Untung Maryono geram. Sebab, kebijakan penurunan jabatan karyawan yang diambil Andri Latif dinilai sebagai tindakan yang gegabah sehingga dapat memicu gejolak di internal PD-PPJ.

Untung mengatakan, dirinya memang telah mendengar adanya permasalahan di internal PD-PPJ. Namun, awalnya ia tak mengetahui permasalahan tersebut adalah permasalahan penurunan jabatan sejumlah karyawan tanpa alasan yang jelas. “Ini sudah keterlaluan jika sampai adanya penurunan jabatan tanpa alasan yang jelas. Apalagi ini ada informasi dirut memasukkan pegawai-pegawai baru,” kata Untung kepada Metropolitan, kemarin.

Dengan adanya permasalahan ini, Untung meminta Komisi B langsung mengawasinya. Hal itu lantaran dikhawatirkan dengan adanya permasalahan tersebut bisa timbul pericikan seperti BUMD yang sebelumnya.

“Apalagi ini sudah ada karyawan melakukan gugatan. Ini membuktikan hal yang serius sudah tidak bisa diselesaikan di internal PD-PPJ,” terangnya.

Politisi PDIP itu menjelaskan, dirinya pun telah mendapat laporan dari Komisi B bahwa PD-PPJ tengah dalam pengawasan Komisi B terkait kinerja PD-PPJ yang selama ini kurang maksimal. “Memang Komisi B ini sudah sejak lama memantau kinerja PD-PPJ. Karena dirut PD-PPJ ini belum menciptakan peluang-peluang yang dapat memberikan keuntungan Pemkot Bogor,” paparnya.

Penghasilan yang didapat bos PD-PPJ yang cukup fantasitis, menurut Untung tak seimbang dengan kinerjanya.

Padahal, Andri Latif setidaknya mendapat gaji Rp53 juta per bulan. Mulai dari gaji pokok Rp30 juta, Dana Representatif Rp22 juta dan dana transportasi R1,5 juta. “Saya juga mau jadi dirut PD-PPJ kalau gajinya gede, kerjanya cuma gitu-gitu aja,” sindir Untung.

Sementara itu, Dirut PD-PPJ Andri Latif ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat tidak menjawab terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dirinya. Ketika didatangi ke Kantor PD-PPJ pun sejumlah karyawan mengatakan ia sedang berada di lapangan.

Sebelumnya diberitakan, kinerja bos PD-PPJ mulai dipelototi Inspektorat Kota Bogor. Mulai dari kinerja hingga tidak adanya transparansi dalam menggunakan dana representatif, semua bakal disoroti. Dana representatif yang digunakan Direktur Utama PD-PPJ Kota Bogor Andri Latif Asikin telah membuat sejumlah karyawan PD PPJ bertanya-tanya. Penggunaan 30 persen dari gaji bos pasar itu dinilai cukup besar. Hal tersebut membuat Kepala Inspektorat Kota Bogor Edang Kendana akan melakukan audit guna memastikan hal tersebut. Edang mengaku audit yang dilakukan untuk mengetahui kegunaannya dana tersebut. “Kalau masalahnya seperti itu kita akan lakukan audit kembali. Setiap tahunnya kami memang melakukan audit kepada PD-PPJ,” ujarnya.

Untuk tahun sekarang, Edang mengaku belum mengaudit salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor itu. Namun, adanya dugaan tidak transparansinya penggunaan dana representatif perlu dilakukan secepatnya agar masalah yang terjadi di PD-PPJ segera kondusif. “Memang kita pun telah mempunyai jadwalnya, tetapi saya tidak tahu persisnya kapan karena saya lagi di luar kota,” terangnya saat dihubungi Metropolitan, kemarin.

Selain itu, adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Andri Latif sebagai dirut PD-PPJ dalam menurunkan jabatan para karyawan serta memasukkan sejumlah orang-orang terdekatnya di posisi strategis menjadi perhatian khusus Edang. Menurut dia, menurunkan jabatan ataupun menerima karyawan harus ada aturan yang ditempuh. “Ini kan perusahaan, jadi ada aturan yang harus dilalui, tidak bisa langsung menaikkan atau menurunkan jabatannya,” paparnya. (mam/b/ram/wan)

Leave a Reply

Your email address will not be published.