PAD Kota Bogor Harusnya Sudah Lebih dari Rp1 T

by -

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 Kota Bogor, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih ditargetkan sekitar Rp670.999.897.863. Jumlah itu terdiri dari pajak daerah sebesar Rp437.951.032.639, retribusi daerah Rp56.358.625.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp15.996.857.686 dan lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp160.693.382.538. Angka ini meningkat tajam dibanding angka yang ditetapkan dalam APBD 2015.

Saat ditemui di ruang kerjanya, Ketua DPC PKB Kota Bogor Heri Firdaus menanggapi soal PAD Kota Bogor itu. Menurut Kang HF, sapaan akrabnya, PAD merupakan unsur utama dalam APBD untuk menggerakkan pembangunan daerah. Untuk itu, optimalisasi PAD sangat penting dilakukan. “Bagaimana cara mengoptimalkannya, banyak hal yang harus dilakukan Pemkot Bogor,” ujar pria lulusan IPB itu.

HF membeberkan, semakin banyak kebutuhan daerah yang dibiayai PAD, maka semakin tinggi pula kualitas otonomi daerah dan semakin berkualitas keuangan daerah tersebut. Secara umum untuk mengoptimalkan PAD, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tetap harus menghitung ulang potensi PAD. Hitung ulang potensi pendapatan pajak daerah, hitung ulang potensi pendapatan dari retribusi dan hitung ulang potensi pendapatan lain. Misalnya dari laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Berpijak dari potensi itu, maka dapat dilakukan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan PAD. Soal pajak daerah dan retribusi ada dua alat utama pemkot untuk mengoptimalkan PAD, yakni policy measures (penetapan objek pajak, subjek pajak dan tarif pajak) serta administratif measures (upaya administrasi). Sehingga untuk mengoptimalkan pajak dan retribusi, langkah strategis yang pertama adalah memperluas basis penerimaan, kedua memperkuat proses pemungutan, ketiga meningkatkan pengawasan, keempat meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dan kelima meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Jika dilihat dari potensi, sambung HF, Kota Bogor masih sangat potensial untuk meningkatkan PAD. Pajak hotel dan restoran masih banyak yang bisa digali. Penerapan teknologi untuk mengetahui transaksi secara online dari fiskus yang diintegrasikan dengan sistem di Kantor Dispenda bisa menjawab ini.

Kebocoran dan fiskus nakal akan mudah dicegah. Begitu pula soal pengelolaan parkir. Misalnya, HF merasa perparkiran Kota Bogor lebih baik dikelola secara profesional dengan penerapan pajak parkir. Pengelola bisa dibentuk BUMD perparkiran atau kerja sama dengan perusahaan parkir swasa. Pendapatan dari BUMD juga masih bisa digenjot, asalkan manajemen BUMD profesional.

“Hitungan kami, kalau pemkot bekerja sungguh-sungguh, maka PAD akan meningkat tajam. Angka Rp1 triliun saya kira akan mudah tercapai,” katanya.

Dengan peningkatan PAD ini, terang HF, pasti kualitas APBD Kota Bogor semakin baik dan dapat mempercepat proses pembangunan seperti yang diimpikan Walikota Bogor Bima Arya. “Namun sekarang pertanyaannya, apakah Dispenda siap melakukan terobosan baru dan bekerja secara profesional?” pungkasnya. (mam/b/ram/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *