Kasus La Nyalla, Wakil Ketua DPR: Kejaksaan Injak-Injak Hukum

by -

METROPOLITAN.ID | JAKARTA – Ketua Umum PSSI La Nyalla Mataliti memenangkan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka dalam kasus dana hibah Kadin Jawa Timur 2012 untuk pembelian IPO Bank Jatim. Namun, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) untuk menjerat orang nomor satu di PSSI itu.

“Terkait kasus yang menimpa La Nyalla. Di praperadilan saudara La Nyalla dinyatakan bebas, dan apa yang dituduhkan tidak terbukti. Sudah disidang dan inkrah. Kajati keluarkan sprindik baru dalam empat jam. Ini kesewenang-wenangan,” ujar Wakil Ketua DPR, Fadli Zon kepada awak media di komplek parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/4/2016).

Politikus Partai Gerindra itu menilai, apa yang dilakukan Kajati Jatim menginjak-nginjak hukum di Indonesia. Pasalnya, kasus tersebut justru terkesan dibawa untuk kepentingan lain. “Menginjak-nginjak hukum, tidak bisa hukum dibawa untuk kepentingan lain. Seharusnya tidak dituntut lagi,” imbuhnya.

Terlebih Kejati Jatim mengeluarkan sprindik dengan redaksional yang sama dan tidak terdapat bukti baru. Selain itu, pencabutan paspor La Nyalla juga dianggap menyalahi HAM. “Sprindiknya sama, redaksinya sama. Tidak ada bukti baru. Paspor dicabut, ini pelanggaran HAM mendasar. Tidak pernah terjadi kecuali di era Orba, dia stateless,” imbuhnya.

Politikus Partai Gerindra itu meminta, pembekuan rekening keluarga harus dicabut untuk pemulihan ekonomi yang bersangkutan. Fadli menyebut, kasus La Nyalla seakan mengarah pada kepentingan politik persepakbolaan nasional.

“Pembekuan rekening keluarga harus dipulihkan. Bukan kasus besar, jadi kepentingan besar, mungkin politik persepakbolaan saya tidak tau harus diuji. Saya kira penegakan hukum semakin amburadul dalam beberapa kasus seperti dalam saudara La Nyalla,” tukasnya.

(okezone.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *