Kembalikan Aset Pasar Parung, Bupati Diminta Gandeng Kejaksaan

by -

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Bupati Bogor Nurhayanti diharapkan meminta bantuan Kejaksaan Negeri Cibinong selaku pengacara negara untuk menagih atau menarik empat sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pasar Parung.

Sertifikat itu kini berada di tangan swasta karena dijaminkan oleh PT Lestari Indah Persada Raya (Lirap) ke Bank Bukopin, Bank NISP, dan YKPP.

“Bagaimana pun caranya, empat sertifikat HPL milik Pemkab Bogor harus kembali, karena itu merupakan aset milik daerah. Bupati harus minta bantuan Kejari untuk menarik empat sertifikat HPL tersebut,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi, Senin (13/06/2016).

Politikus Partai Golkar ini prihatin melihat kondisi Pasar Parung. Selama hampir 14 tahun, gedung dan kasusnya tak pernah selesai serta telah merugikan masyarakat, terutama para pedagang.

“Melihat kondisi insfratruktur Pasar Parung yang kondisi bangunannya hancur membuat kami prihatin dan menyakitkan. Karena pemerintah sudah mengalokasikan Rp60 miliar untuk pembangunan Pasar Parung. Ini tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan PD. Pasar Tohaga untuk membenahi Pasar Parung,” tambahnya.

Terkait rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) yang diusulkan oleh Komisi II DPRD, Ade pun mendukung rencana tersebut.

“Selama mayoritas anggota DPRD sepakat, alasannya jelas, demi kemaslahatan pemerintah dan masyarakat luas, akan saya dukung untuk dibentuk Pansus Aset Pasar Parung,” terang pria yang akrab disapa Jaro Ade ini.

Terpisah, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Hendrayana membenarkan soal rencana pembentukan Pansus Aset Pasar Parung.

“Pembentukan pansus ini baru sekadar rencana yang dikemukakan saat rapat dengan PD Pasar Tohaga. Semoga dengan dukungan Ketua DPRD, Pansus ini segera terbentuk ” Kata Hendrayana.

Politikus Partai Hanura ini mengaku bingung, kenapa sertifikat HPL bisa berpindah tangan kepada pihak swasta untuk dijadikan jaminan utang.

“Ini yang harus diusut, siapa saja yang berperan dan menikmati uang dari penjaminan empat sertifikat HPL tersebut,” tegasnya.

Haris Maraden, pengurus LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) menilai, kasus Pasar Parung sudah masuk kategori korupsi berjamaah. Menurutnya, agar kasus ini selesai, pihak-pihak yang terlibat harus diseret ke meja hijau.

“Pemerintah juga jangan menyalahkan PT Lirap, tetapi juga menindak, siapa orang Pemkab yang telah menyetujui atau membolehkan aset pasar dijaminkan. Padahal Kementerian Dalam Negeri pada waktu itu tak memperbolehkan sehingga ada dugaan bahwa penjaminan aset milik pemerintah ini menyalahi aturan,” pungkasnya.

(inilahkoran.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *