Pengesahan Raperda Kesejahteraan Sosial bakal Dijadwal Ulang

by -

METROPOLITAN – Ran­cangan Peraturan Daerah (Raperda) Kesejahteraan Sosial (KS) yang batal disah­kan pada sidang Paripurna beberapa waktu lalu segera dijadwalkan kembali oleh DPRD Kabupaten Bogor. Pengesahan yang batal akibat peserta sidang tidak me­menuhi kuorum dibantah dewan sebagai sikap tidak prorakyat.

Wakil Ketua DPRD Ade Mu­nawaroh Yasin mengatakan, ketidakhadiran para ang­gota dewan dalam sidang Paripurna beberapa waktu lalu disebabkan kesibukan dan tugas para anggota dewan. Dirinya membantah jika ang­gota legislatif dinilai tidak prorakyat. “Ada kesibukan dan tugas lain. Di Paripurna kemarin anggota saya masuk semua kecuali satu orang. Itu pun karena izin sedang haul orang tuanya,” ujar perem­puan yang akrab disapa AMY ini.

Baca Juga  DEEP Sebut Mayoritas Gugatan Sengketa Pileg Ditolak

Terpisah, Sekretaris Ko­misi IV DPRD Kabupaten Bogor Egi Ghunadhi Wib­hawa mengaku ketidakhadi­ran anggota legislatif dalam Paripurna beberapa waktu lalu bukan karena kesenga­jaan. Namun, di waktu ber­samaan ada beberapa acara yang tidak bisa ditinggalkan.

Namun demikian, dirinya meyakini pengesahan Ra­perda KS segera dijadwalkan kembali. Sebab, Egi menilai perda ini penting untuk men­guatkan peran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trans­migrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bogor dalam me­nangani masalah kesejahte­raan sosial. “Nantinya penanganan kemiskinan akan ada tambahan anggaran yang disediakan pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut,” tandas Egi.

(fin/b/ram/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *