Jalan Rumpin Rusak, Pemerintah Harus Tanggung Jawab

by -

RUMPIN – Rusaknya beberapa ruas jalan di wilayah Kabupaten Bogor memang mengundang perhatian sekaligus rasa prihatin berbagai kalangan masyarakat, termasuk praktisi hukum yang konsen terhadap masalah-masalah keadilan dan hak-hak dasar bagi masyarakat Bumi Tegar Beriman. Seperti diungkapkan Ketua Yayasan Satu Keadilan (YSK) Sugeng Te­guh Santoso saat ditemui Metropolitan pada giat pembukaan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) 2016 di Pendopo YSK dan LBH Keadilan Bogor Raya (KBR) beberapa hari lalu.

“Adanya aspirasi dan desakan masyara­kat soal perbaikan jalan itu sangat wajar. Sebab, tersedianya fasilitas akses jalan yang baik adalah tanggung jawab pemerintah,“ tegasnya.

Menurut Sekretaris DPN Peradi ini, ma­syarakat sudah membayar berbagai pajak sebagai kewajibannya. Maka, pemerintah berkewajiban memenuhi hak warga ne­garanya. “Masyarakat bergerak menuntut haknya karena Rumpin itu selalu terkait dengan isu tambang. Pertanyaannya, apa­kah ada permainan para pemilik modal (usaha tambang, red) dan oknum pemerin­tah?“ imbuhnya.

Sugeng menambahkan, retribusi dan pajak hasil tambang yang tidak jelas dan rusaknya akses jalan di Rumpin karena eksploitasi tambang bisa membawa man­faat bagi masyarakat. Menurutnya jika ada pembiaran semacam itu, sebetulnya ma­syarakat bisa mengawasi kinerja pemerin­tah dan bisa mempertanyakan hak-haknya. Namun harus dengan cara-cara yang terstruktur, terencana dan tidak sporadis. “Ada tiga poin penting yang harus diper­hatikan masyarakat dalam memperjuang­kannya, yaitu konsolidasi, mau belajar dan konsistensi,“ tandasnya.

Sementara Direktur LBH Keadilan Bo­gor Raya (KBR) Fatiatulo Lazira menam­bahkan, dari sisi para praktisi hukum, ada empat hal yang menjadi perhatian publik terkait aksi demo warga Rumpin beberapa waktu lalu. Pertama, mendesak agar pemerintah melaksanakan fungsi pengawasan secara maksimal dan se­gera menindak adanya eksploitasi alam yang merusak fasilitas publik dan ling­kungan hidup. “Adanya aksi unjuk rasa di Rumpin harus dijadikan momentum untuk mengaudit semua perizinan pe­rusahaan yang melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi,“ tegasnya.

Hal kedua, adanya tindakan merusak lingkungan hidup yang dilakukan individu maupun perusahaan bukan merupakan delik aduan. “Jadi, aparat kepolisian tidak perlu menunggu pengaduan masyarakat, melainkan dapat memprosesnya secara langsung,“ tandas Fati, sapaan akrabnya.

Hal ketiga, masih kata Fati, sebagai bagian masyarakat Kabupaten Bogor, LBH KBR mengecam tindakan-tindakan penangkapan, intimidasi maupun an­caman yang dilakukan terhadap aktivis-aktivis lingkungan yang memperjuang­kan lingkungan hidup. Keempat, tinda­kan pembiaran oleh pemerintah tidak menutup kemungkinan diajukannya gugatan hukum karena tidak melaks­anakan fungsi, tugas dan wewenangnya. Jadi, pemerintah harus proaktif melaku­kan pemantauan terhadap perusakan lingkungan hidup dan harus secara se­rius menindak para pelakuya. “Semua langkah tersebut merupakan aturan hukum yang tertuang dalam UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup serta UU No 4 Tahun 2009 tentang Per­tambangan Mineral dan Batu Bara,“ pungkasnya.

(sir/b/sal/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *