Polemik Antara One Way dan Bangli di Puncak

by -

CISARUA – Dilema tengah berkecamuk di kawasan Selatan Kabupaten Bogor, khususnya kawasan Puncak. Beberapa pekan terakhir bergaung suara rakyat tentang penolakan sistem one way yang selama 30 tahun diberlakukan karena dianggap merugikan secara moril maupun materiil.

Untuk menjawab desakan masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berinisiatif memfungsikan kembali Daerah Milik Jalan (Damija) yang selama ini dipakai masyarakat untuk membuat kios sebagai sarana mengais rezeki. Tak ada pilihan lain, pemkab melalui Pol PP harus membongkar sekitar 200 lebih kios-kios yang berjajar di sepanjang jalan menuju arah Puncak.

Rencana pembongkaran tersebut ditegaskan kepala Bidang Bina Riksa Pol PP Kabupaten Bogor. ”Kami akan bongkar kios atau bangunan yang memang melanggar atau memakai Damija dengan harapan bisa mengurai kemacetan,” tegasnya.

Tentu saja upaya menghapuskan one way dengan membongkar bangunan liar (bangli) mendapat protes dari kalangan masyarakat pemilik kios. Mereka umumnya menolak pembongkaran.

Hal tersebut menurut Budayawan Puncak Chaidir Rusli, sama sekali tidak memberikan solusi. Sama dengan one way, ini adalah efek dari pemkab yang tidak mengurusi Puncak dengan baik. ”Harusnya perintah jeli dengan kemacetan dan para pedagang yang marak di pinggir Jalan Puncak merupakan efek menggeliatnya ekonomi pariwisata. Dibenahi saja dan kalau mau dilakukan pembongkaran, buat dulu tempat relokasi yang mumpuni dan tempatnya dekat sentra keramaian. Sehingga, lapak-lapak yang menempati tempat yang direlokasi juga menikmati kue ekonomi semaraknya wisata Puncak. Jadi jangan main bongkar saja,” paparnya.

(ash/b/sal/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *