METROPOLITAN – Hingga tadi malam, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2017 belum juga ditetapkan. Akibatnya, sejumlah pejabat di Bogor terancam tak menerima gaji selama enam bulan jika penetapan itu tak juga dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar).
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Adang Suptandar mengaku terus mengebut pembahasan. Namun, ia memastikan jika pembahasan itu akan rampung dan bisa ditetapkan Rabu (30/11) malam ini. “Memang ini hari terakhir, maka dari itu sekarang langsung 20 SKPD melakukan rapat. Sehingga RAPBD ini selesai tepat waktu,” ujarnya saat ditemui di Gedung Tegar Beriman, kemarin.
Adang pun optimis bahwa pembahasan RAPBD ini selesai tepat waktu. Karena hari ini merupakan batas akhir penyetujuan DPRD. Setelah itu, RAPBD tersebut akan dilakukan evaluasi oleh gubernur selama 15 hari kerja, kemudian akan dibahas kembali hasil evaluasi oleh DPRD untuk ditetapkan. Sehingga, Januari kegiatan langsung berjalan. “Memang ada sanksi jika pembahasan telat, namun jika tepat waktu kita tidak akan menerima sanksi,” terangnya.
Informasi yang dihimpun Metropolitan, Banggar dan TAPD Kabupaten Bogor melakukan pembahasan selama satu minggu terakhir. Mereka melakukan pembahasan di Arnava Hotel Bogor sampai larut malam. Bahkan Pemkab Bogor dan DPRD akan melakukan paripurna pada pukul 19:00 WIB untuk menetapkan APBD 2017.
Pembahasan ini pun disorot Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Menurut Uchok, pembahasan APBD seharusnya tak perlu mepet. Sebab, pemerintah pusat telah memberi pedoman penyusunan. “Ini jangan-jangan sengaja dibuat mepet biar usulan eksekutif bisa segera di-ACC dewan,” sindir Uchok.
Dalam pembahasan APBD Pemkab Bogor memang cukup lama. Karena anggaran yang besar dan jumlah kegiatan yang banyak. Dan semua itu seharusnya dapat disiasati dengan pembahasan lebih awal, bukan di akhir baru mulai pembahasan seperti yang saat ini terjadi. “Jika TAPD dan Banggar terkena sanksi, maka semua itu berdampak kepada masyarakat juga. Karena selain gaji selama enam bulan, Dana Alokasi Umum (DAU) pun nantinya akan tertunda,” katanya.
(mam/b/feb/wan)
