ADA PUNGLI PRONA DI DESA TELUKPINANG?

by -

CIAWI – Program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) 2016, diduga dijadikan ajang mencari keuntungan oleh oknum Pemerintah Desa (Pemdes) Telukpinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Program yang diluncurkan pemerintah pusat secara gratis dan diatur dalam Kepmendagri nomor 189 Tahun 1981 tentang proyek PRONA bertujuan membantu masyarakat. Terutama bagi golongan ekonomi lemah untuk melegalisasikan tanah masyarakat agar tidak terus menerus terjadi sengketa.

Meski demikian, proyek gratis itu diduga masih diminta pungutan hingga sebesar Rp2,5 juta per-Kepala Keluarga (KK). Seperti yang diungkapkan Barep (40), warga Kampung Cibolang, RT 3 RW 8, Desa Telukpinang. Dia membenarkan jika setiap warga yang mendapatkan program PRONA diminta biaya hingga Rp2,5 juta oleh oknum pemdes. ”Walaupun biaya sebesar itu cukup berat, terpaksa kami dan warga lainnya di kampung ini membayar juga,” tuturnya.

Baca Juga  Oleh-Oleh Puncak Selalu Diburu Pengunjung

Menurut dia, program pemerintah pusat ini hampir di setiap daerah juga mendapatkan. Namun, di daerah lain tidak dikenakan biaya apapun kepada warga. ”Kaya di Sukabumi di tempat saudara saya, warga yang mendapatkan PRONA hanya mengeluarkan biaya Rp100 ribu. Itupun atas inisiatif warga sebagai tanda terima kasih terhadap pemdes yang sudah membantu, bukan diminta,” ujar Barep.

Selain persoalan biaya, kata Barep, adanya permainan oknum pemdes yang menentukan warga pemenang program pengurusan sertifikat tanah gratis tersebut. Di Desa Telukpinang, warga yang mendapatkan PRONA bukan dari kalangan ekonomi bawah, tetapi hampir semuanya warga mampu atau memiliki ekonomi lebih. ”Jadi warga yang mampu dan berani bayar sesuai diminta desa, baru mereka yang mendapatkan program nasional tersebut. Kalau warga ekonomi di bawah banyak yang tidak dapet,” paparnya.

Baca Juga  Terminal Batas Kota cuma Wacana?

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iwan Setiawan angkat bicara. Politisi Partai Gerindra ini menyayangkan dan mendesak agar kasus dugaan pungli PRONA itu segera diselesaikan dan pelakunya diberikan sanksi tegas. ”Dari tingkat kecamatan sampai dengan inspektorat harus mengambil tindakan tegas terkait hal tersebut,” tegasnya. Menurut Iwan Setiawan, tidak ada alasan bagi kecamatan dan inspektorat untuk tidak melakukan tindakan bila memang terbukti benar adanya pungutan dalam program tersebut. ”

Bila PRONA ada yang menguangkan siapa pun orangnya harus segera diusut sampai tuntas. Program ini bertujuan membantu warga tidak mampu, bukan malah sebaliknya. Dan jika benar dipungut biaya, ini tidak bisa dibiarkan. Segera diusut tuntas baik dari tingkat kecamatan sampai inspektorat harus segera mengambil tindakan kepada setiap kepala desa yang melakukan hal tersebut,” ujarnya.

Baca Juga  Tokoh Puncak Ajak Dedie Diskusi

Terpisah, Camat Ciawi Bambang Setiawan mengaku sudah memanggil Kepala Desa Telukpinang. Menurutnya, seharusnya sosialisasi mengenai PRONA ini dilakukan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) di tingkat desa langsung kepada masyarakat.

”Saya sudah panggil Kades Telukpinang terkait indikasi pungli dari program sertifikat PRONA. Namun seharusnya ada sosialisasi terlebih dahulu dari BPN di tingkat desa kepada masyarakat terkait dengan program PRONA,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Desa Telukpinang Tatang enggan memberikan tanggapan.

(ash/b/suf/dit)

Leave a Reply

Your email address will not be published.