Bukan hanya Menggalang Dana, Ini Tugas Komite Sekolah Sebenarnya

by -

METROPOLITAN – Komite Se­kolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di sekolah. Dalam usaha meningkat­kan mutu pendidikan itu, komite sekolah bisa melakukan pengga­langan dana melalui upaya kreatif dan inovatif. Namun, tugas ko­mite sekolah bukan hanya meng­galang dana. Setidaknya ada em­pat tugas komite sekolah berda­sarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Seko­lah. “Menggalang dana bukan satu-satunya tugas komite sekolah. Komite sekolah juga harus bisa memastikan kualitas pendidikan di sekolah agar baik dan mening­kat,” ujar Inspektur Jenderal Ke­mendikbud Daryanto, saat jumpa pers di Kantor Kemendikbud, Senin (16/1) lalu.

Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 pasal 3 ayat (1) dise­butkan bahwa komite sekolah bertugas mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komite sekolah juga bertugas memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksana­an kebijakan pendidikan terkait: kebijakan dan program sekolah; Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS); kriteria kinerja sekolah; kri­teria fasilitas pendidikan di sekolah; dan kriteria kerja sama sekolah dengan pihak lain. “Termasuk juga pengawasan kinerja sekolah serta menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali dan masyarakat,” kata Daryanto.

Baca Juga  Sdn Kebon Pedes 1 ’Bertobat’

Ia mengatakan, komite sekolah juga tidak boleh sembarangan di­dirikan. Pembentukan komite se­kolah harus mengikuti ketentuan dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Seko­lah. Ada satu ketentuan baru yang diatur dalam permendikbud ter­sebut, yaitu anggota komite seko­lah tidak boleh terdiri dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan.

Staf Ahli Mendikbud Bidang Re­gulasi Chatarina Muliana Girsang mengatakan, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 diterbitkan sekaligus untuk mencabut Kepmendiknas Nomor 44 Tahun 2002 tentang De­wan Pendidikan dan Komite Sekolah. “Permendikbud tentang komite sekolah ini mencabut Kepmendiknas Nomor 44 Tahun 2002. Jadi tidak ada lagi guru atau tenaga pendidik sebagai anggota komite sekolah. Ini untuk menghindari conflict of inte­rest,” tutur Chatarina.

Baca Juga  Bima: Para Siswa Harus Bijak Menggunakan Smartphone

Ia mengakui, Surat Ketetapan (SK) tentang keanggotaan komite se­kolah memang ditandatangani Kepala Sekolah. Tetapi itu bukan berarti komite sekolah tidak bisa independen dan mandiri, karena persyaratan dan proses pemilihan keanggotaan komite sekolah ter­cantum di Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Misalnya, dalam pasal 4 dijelaskan bahwa anggota Komite Sekolah terdiri dari unsur orang tua/wali siswa yang masih aktif pada sekolah bersangkutan paling banyak 50 persen; tokoh masyarakat paling banyak 30 per­sen; dan pakar pendidikan paling banyak 30 persen.

Chatarina mengatakan, anggota komite sekolah tersebut dipilih se­cara akuntabel dan demokratis melalui rapat orang tua/wali siswa. “Jadi kepala sekolah juga tidak boleh menolak menandatangani SK pem­bentukan komite sekolah karena prosesnya sudah jelas, mandiri, dan independen,” tegasnya.

Baca Juga  Pendaftaran Calon Pendamping Guru Penggerak Dibuka sampai 13 November

(*/ram/dit)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *