Gelar Public Hearing, Diskominfo Tinjau Ulang Retribusi Menara

by -

CIBINONG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bo­gor menggelar Public Hearing bersama Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengawasan Retri­busi Menara DPRD Kabupaten Bogor dengan beberapa pengusaha menara telekomunikasi, seperti Asosiasi Penyel­enggara Telekomunikasi Seluruh Indo­nesia (APTSI) dan Asosiasi Pengembangan Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) di aula Serbaguna Gedung Diskominfo, belum lama ini.

Kepala Diskominfo Wawan Munawar Siddik mengatakan, keberadaan menara diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Namun belakangan ini, perda tersebut dianggap perlu ditinjau ulang. “Berdasar­kan putusan MK harus ada perubahan terkait pengendalian menara telekomu­nikasi. Di Kabupaten Bogor sendiri sudah ada 871 menara yang sudah berizin yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Wawan.

Baca Juga  Pemkot Bogor Bahas Tiga Isu Krusial di Rakerda

Dengan dibuatnya Public Hearing, Wa­wan berharap pengusaha dapat mem­berikan sumbangsihnya dalam penyusu­nan Raperda hingga dapat meningkatkan PAD. ”Dengan Public Hearing ini, kita harapkan agar raperda tersebut nantinya bisa terimplementasi dengan baik dan akan mampu mengatasi permasalahan teknis maupun nonteknis, sehingga penyelenggaraan retribusi menara bisa optimal,” terangnya.

Sementara itu, seorang anggota Pansus Raperda tentang Pengawasan Retribusi Menara DPRD Kabupaten Bogor Iswa­hyudi mengatakan, raperda tersebut bertujuan menertibkan menara yang tak berizin dan tersebar di wilayah Kabupaten Bogor. (yos/b/feb/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *