Pemkot Bogor Jadi Langganan Predikat WDP

by -

METROPOLITAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor selama sepuluh tahun ter­akhir selalu mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal terse­but lantaran pengelolaan aset di Kota Hujan ini dianggap sangat buruk. Sebab setiap diaudit yang dilakukan BPK selalu ada beberapa temuan tentang aset di Kota Bogor yang bermasalah. Sehingga, setiap tahunnya Pemkot Bogor selalu mendapatkan predikat WDP.

Walikota Bogor Bima Arya mengaku bahwa penataan aset di Pemkot Bogor memang kurang tertata, sehingga berdampak kepada predikat yang dikeluarkan BPK. Apalagi untuk aset yang ada di dinas pendidikan. “Memang yang paling krusial di bidang pendidikan. Sebab asetnya cukup banyak, sehingga memang harus ada penataan khusus dari OPD untuk mengelola aset tersebut,” ujarnya kepada Metropolitan saat ditemui di Plaza Balaikota.
Karena buruknya pengelolaan dan penataan aset, Bima meminta di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ada yang secara khusus menekuni penataan aset. Sehingga, aset menjadi terdata mulai dari yang rusak, hilang dan yang baru. Orang nomor satu di Kota Bogor ini pun minta ada pembekalan khusus kepada petugas yang nantinya menata aset di setiap OPD. “Saya sudah tekankan agar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat menata aset-aset ini. Apalagi penataan aset ini menjadi prioritas saya sejak dua tahun lalu dan sudah sepuluh tahun lebih kita tidak mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” terangnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman menjelaskan, dalam audit BPK ada tiga bidang yang dilakukan. Seperti audit keuangan, audit aset serta audit neraca dan keseluruhan. Kota Bogor sendiri, menurutnya, selalu lolos diaudit keuangan dan audit neraca. Namun untuk audit aset, Pemkot Bogor selalu mendapatkan beberapa rekomendasi. “Nah ini karena masih banyak aset yang belum tertata, seperti para PNS yang membawa pindah asetnya jika dilakukan rotasi mutasi. Hal tersebut membuat kita kesulitan melakukan penataan,” paparnya.
Selain itu, buruknya pengelolaan aset di Kota Bogor lantaran ketika pemekaran dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor yang alas hak dari aset-aset itu sulit kita identifikasi. Sehingga dari tahun ke tahun, menurut Usmar, Kota Bogor selalu mendapat rekomendasi tentang pengelolaan aset. “Kurang lebih tiga kriteria tentang aset yang menjadi kendala kita. Pertama, aset yang wujudnya ada tapi nilainya kosong. Kedua, ada nilainya di neraca tapi barangnya tidak ada. Ketiga, asetnya ada tapi nilainya tidak sesuai. Kita sudah melakukan pemutakhiran dengan gerakan identifikasi dan inventasrisasi aset yang dimulai Agustus 2015,” katanya.
Terpisah, Kepala BPKD Kota Bogor Anggraeny Iswara menjelaskan, setelah dilakukan audit oleh BPK, jumlah aset Pemkot Bogor mencapai Rp6,1 triliun. Menurutnya, aset-aset tersebut berupa tanah, bangunan, kendaraan operasional dan beberapa yang lainnya. “Kendala selama ini memang ada pencatatan double, jadinya harus diinventarisasi ulang oleh setiap SKPD-nya,” jelasnya.
Anggraeny juga mengakui bahwa dinas pendidikan dan dinas kesehatan adalah salah satu dinas yang memiliki aset cukup banyak. Sehingga, memang harus ada bagian khusus pada setiap OPD yang mengelola aset. “Jika seperti itu, mungkin pentanaannya bakal lebih baik dan mudah,” ungkapnya.

Baca Juga  Dishub Simulasi Trayek Baru

(mam/b/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published.