Anggarannya Tahun Lalu Idealnya Sudah Selesai

by -

BOGOR – Proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Katulampa yang hingga saat ini belum selesai dikerjakan PT Indo­bangun Megatama, membuat sejumlah pihak angkat bicara. Tak terkecuali Ketua DPRD Kota Bogor Untung Maryono. Untung men­desak Dinas Peruma­han dan Pemukiman kota Bogor mengawasi ketat proyek  pembangunan SPAM ter­sebut.­

Untung mengatakan, terlam­batnya penyelesaian proyek SPAM Katulampa akan ber­dampak luas terhadap pelaya­nan air bersih masyarakat. Jika tidak ada pengawasan yang ketat dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, maka proyek tersebut, menurut Untung, akan semakin lama. Terlebih yang dikerjakan ini adalah pengga­lian tanah yang memakan waktu cukup lama. Ditambah sekarang ini memasuki musim hujan, sehingga pengerjaan pasti mengalami hambatan.

Baca Juga  AY Ingin BPTJ Komitmen Kesepakatan

“Ini anggarannya tahun lalu idealnya sudah selesai juga tahun lalu. Karena dari lambat­nya pembangunan SPAM ini dampaknya sangat terasa,” ujar Untung saat ditemui Metro­politan di peresmian Taman Sempur, kemarin.

Meski telah melakukan aden­dum, politisi PDI Perjuangan ini meminta agar perusahaan yang mengerjakan proyek SPAM tidak kembali mengerjakan pembangunan yang ada di Kota Bogor. Karena menurut­nya jika dikerjakan perusahaan tersebut maka segala pembangunan akan kembali lama. “Kalau segala pembangu­nan dikerjakan perusahaan ini, maka sangat lambat proses pembangunanya,” paparnya.

Merespons hal ini, Walikota Bogor Bima Arya menjelaskan, pembangunan SPAM tersebut sangat diperlukan Pemkot Bo­gor. Karena masyarakat Kota Bogor akan terbantu menda­patkan air bersih melalui SPAM. Dampaknya ribuan masyarakat bisa menikmati air bersih PDAM Tirta Pakuan. “Ini sangat mem­bantu kita untuk menyalurkan air, karena jika dibangun Pem­kot Bogor anggarannya pun cukup besar untuk membangun SPAM tersebut,” katanya.

Baca Juga  Nyaris 60 Ribu Botol Miras Dihancurkan

Sebelumnya, proyek pembangunan SPAM Katu­lampa diperkirakan bakal mang­krak. Sebab hingga saat ini progres pengerjaannya berja­lan lambat. Padahal batas waktu awal penyelesaian kon­trak berakhir 28 Desember 2016 dan diberikan adendum hing­ga 16 Februari 2017. Tapi ke­nyataan di lapangan, proyek tersebut progresnya baru men­capai 55 persen. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor Boris Derurasman membenarkan jika pembangu­nan SPAM seharusnya selesai pada 2016 lalu. Namun karena pengerjaannya ada di pinggir jalan tol sehingga pihak peng­embang harus meminta izin kepada PT Jasa Marga sebegai pemilik lahan.

“Setelah melapor ke PT Jasa Marga, ternyata harus izin juga ke Kementrian PUPR. Dan hal tersebut memakan waktu se­hingga pembangunan kem­bali molor,” tuturnya.

Baca Juga  Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkab Bogor Minta Rumah Sakit Tambah 30 Persen Ruang Isolasi

Untuk mengejar waktu, men­urut Boris pihak ketiga bekerja siang dan malam. Terlebih dari adendum yang dilakukan ini batas maksimal pengerjaanya hingga 16 Februari sampai proyek SPAM tersebut selesai. “Ini bantuan dari pemerintah pusat sekitar Rp35 miliar yang diperuntukan nantinya untuk PDAM Tirta Pakuan,” paparnya. (mam/b/ram/dit)

Leave a Reply

Your email address will not be published.