Buah Simalakama Divestasi Tambang

by -

METROPOLITAN- Kalau sumber dana sudah diperolah, langkah berikutnya adalah memastikan BUMN/BUMD diberi prioritas, kalau memang mampu. Sampai saat ini, “tidak jelas” apa yang menyebabkan kekalahan perusahaan pelat merah dengan swasta di dua peralihan saham asing ke nasional. Pertama, Kaltim Prima Coal (KPC) & PT Arutmin Indonesia, dan kedua, Newmont Nusa Tenggara.

Selanjutnya adalah menyiapkan (mencari) orang yang memilik kompetensi teknis dan manajemen untuk mewakili BUMN/BUMD yang akan mengambil hasil divestasi. Negeri ini tidak kekurangan orang pintar, hanya saja, kompleksitas penambangan, khususnya tambang bawah tanah, bisa menyulitkan perusahaan yang sudah berpengalaman beberapa dekade sekalipun.

Representatif yang kompeten juga penting agar BUMN/BUMD betul-betul paham apa yang akan mereka beli, risiko ke depan dan paham perubahan kewajiban mereka sebagai pemilik, misalnya, penambahan modal kerja yang diperlukan. Akan ada waktunya tambang tidak lagi ekonomis dan pemilik lama ‘ingin menjual’ propertinya untuk terlepas dari kewajiban penutupan tambang dan reklamasi.

Baca Juga  Asyik... Iuran BPJS Turun Lagi

Di beberapa kasus di USA, dana reklamasi yang sudah disetor selama operasi ternyata jauh lebih kecil dari keperluan sebenarnya pada saat akhir umur tambang. Jangan sampai akhirnya BUMN/BUMD membeli kucing dalam karung hanya karena mengikuti skema persentase divestasi yang meningkat dari 20% di tahun ke-5 sampai 51% di tahun ke-10.

Semua perubahan ini semangat awalnya adalah keinginan agar pengelolaan SDM bisa memberi manfaat lebih banyak kepada bangsa dan negara Indonesia. Tentu saja, parameter manfaat dari sisi ekonomi ini harus lebih dari sekadar “yang penting barangnya dimiliki perusahaan/orang Indonesia”. Salah satu kriteria yang paling gampang adalah perbandingan antara perkiraan pendapatan negara dengan pemilik yang sama saat ini dengan perubahan kalau dialihkan sebagian ke pemilik baru.

Baca Juga  Lima Srikandi Calon Pendamping Jokowi

Matematikanya kelihatan sederhana. Kalau awalnya hanya 10% bagian profit (di luar royalti, pajak dan lain-lain) yang masuk ke negara, bukankah pasti 51% akan lebih baik? Ini hanya berlaku kalau profitnya masih sama.

Harus diakui, secara umum, BUMN sering jauh lebih tidak efisien dari swasta murni. Alasan utamanya, keruwetan birokrasi serta juga campur tangan dan keputusan non-bisnis. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara yang lebih maju sekalipun. Kuncinya adalah kerja keras, tidak anti-belajar kepada siapa pun, termasuk dipimpin orang asing, kalau perlu, dan juga mengurangi campur tangan langsung pemerintah dalam pengelolaan perusahaan. BUMN/BUMD dikelola seperti swasta.

Bagaimana dengan swasta? Kita sudah punya dua contoh kasus: Peralihan KPC dan Arutmin dari BP/Rio Tinto ke Bumi Resources di tahun 2003 dan yang baru saja terjadi, peralihan saham Newmont Nusatenggara ke PT. Amman Mineral Nusatenggara. Akan menarik melihat perubahan pendapatan negara sebelum dan sesudah peralihan.

Baca Juga  Sri Mulyani Indrawati, Minta Tunjangan Kinerja Hamil Tidak Dipotong

Kita juga perlu melihat lebih dalam, apakah karyawan lebih sejahtera atau paling tidak sama dengan sebelumnya? Apakah pelaksanaan kewajiban sosial kepada masyarakat sekitarnya jadi lebih baik?

Tentunya kita masih ingat dengan perseteruan ‘setengah terbuka’ antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan grup Bumi Resources di sekitar tahun 2008-2009 yang salah satu isu utamanya ditengarai tunggakan/penggelapan pajak.

Dibutuhkan kontrol yang tangguh dan pejabat yang ‘bersih’ untuk mengawal perjalanan setelah peralihan. Tanpa kedua hal itu, peralihan hanya akan memberi kesempatan kepada “tikus lokal yang sudah terbiasa dengan comberan” dan juga jauh lebih pintar serta hafal lubang-lubang d ilumbung kita sendiri.

sumber: metrotvnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.