Ke Bogor, Direktorat Pajak Jabar Belajar Tekan Calo Izin

by -

METROPOLITAN – Sekitar 30 per­wakilan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari delapan kota/kabu­paten berkunjung ke Kota Bogor. Mereka yang berada di bawah koor­dinasi Kantor Wilayah (Kanwil) Direk­torat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II itu diterima Walikota Bogor Bima Arya di Paseban Punta Balaikota Bo­gor, kemarin. Kedatangan mereka untuk mempelajari sistem perizinan yang diterapkan DPMPTSP Kota Bo­gor.

”Salah satu yang ingin kami pela­jari adalah tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang sudah host to host atau istilahnya web service,” terang Kepala Bidang PMP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II Handayani.

Menurut dia, proses perizinan dan KSWP yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sudah berjalan online. Artinya, apa yang dilakukan di DPMPTSP sudah sesuai Inpres No­mor 7 Tahun 2015 yang diganti dengan Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan Korupsi.

Bima yang didampingi Kepala DPMPTSP Kota Bogor Deni Mulyadi mengingatkan tentang dua hal yang diminta pemohon perizinan. Di an­taranya kejelasan biaya dan kepas­tian waktu. Kejelasan itu bisa dijamin dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemanfaatan tersebut bisa membuat proses perizinan lebih trans­paran, efisien, efektif serta dapat membangun kultur yang memper­sempit ruang calo perizinan dan pun­gutan liar (pungli). “Dengan begitu, tindakan korupsi dapat dicegah ” jelasnya.

Selama ini, lanjut dia, pemohon pe­rizinan di DPMPTSP Kota Bogor dapat memperoleh informasi terkait kepas­tian waktu dan proses perizinan melalui SMA GateAway. Dengan begitu, pemohon dapat mengetahui sejauh­mana proses perizinan yang mereka ajukan.

(*/feb/mg4/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *