Kelakuan PGRI Bikin Dewan Murka

by -118 views

MEGAMENDUNG – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Megamendung, yang mendirikan bangunan tanpa izin di lahan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Gadog membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor murka.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iwan Setiawan mengatakan, pengambilalihan lahan tanpa izin sama halnya dengan penyerobotan. Karena itu, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat dan Dinas Pendidikan (Disdik) harus turun tangan melakukan investigasi.

”Disdik terutama, kabarnya kadisdik sudah diinstruksikan bupati untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi saya lihat ada indikasi yang mengarah pada konspirasi jahat dengan PGRI Megamendung, sehingga pemanfaatan lahan SDN Gadog tanpa izin ini terkesan ditutup-tutupi,” ucap caleg dapil III ini.

Baca Juga  Geng Raid Incar Bocah Bogor

Ditegaskan politisi Partai Gerindra itu, PGRI bukan organ Pemkab Bogor. Kalau mereka ingin menggunakan tanah aset daerah untuk pembangunan gedung, apalagi sifatnya bukan untuk kepentingan pemerintah daerah dan lebih ke internal, tentu harus membuat pengajuan resmi kepada Pemkab Bogor. ”Pemkab Bogor jangan diam. Saya yakin bila kasus ini tidak disikapi dengan serius, akan ada hal serupa terjadi,” tegasnya.

Dia juga mengatakan, benar gedung itu untuk kepentingan pendidikan, tapi legal aset harus ada. Kalau hibah harus ada keterangan resmi, pun demikian bila statusnya sewa pakai.

Aturan mainnya, pihak mana pun yang ingin menggunakan lahan pemda harus mendapat rekomendasi resmi dari kepala daerah, dalam hal ini Bupati Bogor Nurhayanti. ”PGRI Megamendung harus punya etika, jangan asal membangun tanpa izin. Kami saja para partai politik, sekretariat sewa gedung per tahun dengan nominal puluhan juta,” geram Iwan.

Baca Juga  SMP IT An Naba Didik Siswa Mandiri

Tidak hanya politisi partai berlambang kepala burung, politisi partai Golkar dan juga Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Wawan Haikal menyebut, gedung pusat kegiatan guru di lahan SDN Gadog yang dibangun PGRI Megamendung masuk kategori bangunan liar karena tak berizin.

”Ada prosedur yang harus ditempuh bila ingin mendirikan bangunan di lahan aset daerah. Jika itu tidak dikantongi, tentu selain penyerobotan lahan gedung yang sedang dibangun adalah bodong,” katanya.

Wawan juga mengingatkan, PGRI merupakan organisasi profesi yang bukan bagian dari pemerintah. Bila ingin menggunakan lahan pemda, wajib hukumnya membuat pengajuan. ”Secepatnya Komisi III akan melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan gedung PGRI Megamendung,” ucapnya.

Baca Juga  Rumah Mewah Pegawai Bank Digasak Rampok

Senada juga disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Egi Gunadhi Wibhawa.”Ya, kita akan sidak untuk mengetahui ihwal permasalahannya,” ujarnya. Sebelumnya, Bupati Bogor Nurhayanti mengaku telah menginstruksikan Disdik untuk secepatnya menuntaskan permasalahan ini. Karena sudah menimbulkan kegaduhan berkepanjangan.

”Saya sudah perintahkan Pak Luthfie (Kadisdik) untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi sampai hari ini belum melapor,” tuturnya. Diakuinya, antara pendidikan dengan PGRI tidak bisa dipisahkan.

(ash/b/ suf/dit)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *