Usmar: Pembangunan Transmart Harus Tunggu Aturan Khusus

by -

METROPOLITAN – Banyaknya super­market di Kota Bogor ternyata mem­beri dampak negatif kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Hal tersebut ka­rena dengan adanya supermarket di Kota Bogor, dapat merusak perekono­mian masyarakat. Seperti warung-warung kecil yang pasti kalah bersaing dengan minimarket atau supermarket yang ada. Terlebih saat ini akan ada pembangunan Transmart Carrefour di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanahsareal, yang diprediksi bakal mematikan perekonomian masyarakat sekitar. Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman mengatakan, memang ada dampak buruk yang ditimbulkan dengan ba­nyaknya supermarket di Kota Bogor ini. Sebab, menurutnya, di Kota Bogor ini sudah sang­at banyak sekali supermarket. Dari enam kecamatan yang ada, pasti selalu ada supermarket di wilayah tersebut. “Memang seharusnya perlu dikendalikan pembangunan supermarket ini karena sudah terlalu ba­nyak,” ujarnya kepada Metro­politan. ­

Baca Juga  Cintai Produk Dalam Negeri

Usmar mengaku setuju dengan dilakukan moratorium super­market di Kota Bogor sambil melakukan kajian dan penye­suaian-penyesuaian terhadap kondisi dan tumbuh kembang­nya supermarket yang ada. “Bagi yang sudah ada maka perizinannya diberikan dan dianjurkan turut membina warung-warung di masyarakat,” terangnya.

Sedangkan bagi yang sudah ada dan yang akan membangun supermarket, diperlukan aturan khusus. Sebab, harus ada per­timbangan karena mereka sudah membangun. “Memang seharusnya dilakukan morato­rium sambil menunggu kajian­nya dulu,” paparnya.

Sebelumnya, Camat Tanahsa­real Asep Kartiwa mengatakan, hingga kini pihaknya belum mendapat pemberitahuan ten­tang pembangunan Transmart Carrefour di wilayahnya. Bahkan, ia mengetahui pembangunan pusat perbelanjaan itu dari pihak luar. “Sampai sekarang tidak ada pemberitahuan langsung,” ka­tanya kepada Metropolitan.

Baca Juga  Lima Tokoh Bogor Diajukan Jadi Pahlawan Nasional

Ia mengatakan, dalam setiap pembangunan seharusnya ada tembusan pemberitahuan ke­pada aparat di wilayah masing-masing, mulai dari RT, RW, kelurahan hingga kecamatan. Sebab, aparat wilayahlah yang bertanggung jawab jika ada sesuatu di wialyah tersebut. “Harusnya diketahui pihak wi­layah. Namun hingga kini me­reka belum memberitahukan kepada saya,” terangnya.

Asep mengaku bukan maksud ingin dilibatkan dalam pembangunan tersebut. Namun, idealnya harus ada pemberi­tahuan kepada aparat wilayah. Sehingga, segala sesuatunya pun menjadi terpantau. “Ide­alnya memang seperti itu, te­tapi mungkin memang belum saja diberitahukan,” katanya.

Adanya pro kontra masyarakat sekitar terkait Transmart, Asep mengaku tidak mengetahuinya. Namun, menurutnya, adanya pro kontra merupakan hal biasa dalam proses pembangunan di suatu wilayah. “Saya belum mendapatkan laporannya,” je­lasnya. (mam/b/els/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published.