Pakar Hukum: Pelaku Bisa Dipidanakan

by -

MEGAMENDUNG – Lembaga atau perorangan yang ingin memanfaatkan lahan aset, wajib memohon atau mengaju­kan kepada pemerintah. Bila prosedur tersebut tidak ditempuh, bisa masuk kategori penyerobotan sehingga pelaku sangat bisa dipidanakan. Hal tersebut dikatakan Pengamat Hukum Bintatar Sinaga ketika diminta tanggapan perihal pembangunan gedung di tanah aset sekolah yang dibangun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Megamendung.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan (Unpak) itu menyayangkan tinda­kan PGRI Kecamatan Megamendung. Pihaknya terkesan mengesampingkan azas perizinan ketika berniat membangun fasilitas yang tujuannya untuk peng­embangan dunia pendidikan. ”Memang PGRI merupakan organisasi keguruan yang melekat dengan dunia pendidikan. Tapi untuk urusan pengelolaan aset ne­gara, tetap harus patuh terhadap aturan yang berlaku,” katanya saat dihubungi, kemarin.

Baca Juga  Pemkot dan Pemkab Bogor bakal Duduk Bareng

Kemudian, sambung Bintatar, bila saat ini pembangunan fisik Gedung PGRI Ke­camatan Megamendung telah diinstruk­sikan Disdik Kabupaten Bogor agar di­hentikan. Itu harus dipatuhi supaya tidak muncul lagi permasalahan baru. ”Jika PGRI Megamendung belum mengantongi izin dari Pemkab Bogor, haram hukum­nya pekerjaan fisik dilakukan. Bila PGRI Megamendung tetap nekat, Pemkab Bogor wajib membawa permasalahan ini ke meja hukum,” tandasnya.

Pemkab Bogor juga diminta tidak ’me­lehoy’ alias lalai dalam pengamanan aset milik rakyat. “Setiap jengkal lahan milik daerah, harus ada pertanggungjawaban­nya siapa dan bagaimana. Jika Pemkab Bogor lengah dan membiarkan penyero­botan ini, sudah pasti akan menyeret pihak-pihak terkait ketika ada permasa­lahan di lokasi tersebut,” paparnya lagi.

Baca Juga  Dewan Minta Pemkab Bogor Lanjutkan Pembangunan Jalan Bomang Meski Tanpa Bantuan Pusat

Sementera itu, Kadisdik Kabupaten Bogor Tb Luthfie Syam memberikan dua opsi kepada PGRI Kecamatan Megamen­dung. Pertama pemanfaatan lahan dengan sistem sewa pakai. Kedua, gedung ter­sebut diserahkan kepada pemerintah daerah. ”

PGRI Megamendung memilih opsi ke­dua yang kita tawarkan. Tapi tetap kita menunggu laporan pengajuan izin dari PGRI Megamendung yang sudah dike­tahui UPT Pendidikan setempat,” tuturnya. Sebelumnya, Ketua PGRI Megamendung Jumari mengaku belum menempuh pro­sedur pemanfaatan lahan tanah aset SDN Gadog 02.

Namun dia menuding hal itu disebab­kan ketidakmauan UPT Pendidikan Me­gamendung menandatangani surat permohonan pemanfaatan lahan yang akan diajukan ke Disdik Kabupaten Bogor. ”Sebelum proses pembangunan dimulai, kami sudah mengajukan surat permo­honan ke UPT Pendidikan. Tapi sampai sekarang tidak ada balasannya,” klaim Jumari.

Baca Juga  Warga Ramai-Ramai Perbaiki Jembatan Amblas

PGRI Megamendung, lanjut dia, beru­langkali mempertanyakan hal ini. Namun tidak berhasil karena Kepala UPT Pendi­dikan Megamendung Dedi Subadri, izin tidak masuk kantor karena sakit setelah operasi. Subadri mengatakan, kalau di­rinya bukan tidak bersedia menandatan­gani melainkan meminta redaksi peng­ajuan pemanfaatan diubah. Sebab, tidak sesuai dan meminta Kasubag TU UPT Pendidikan Megamendung Nurhasan mengembalikan berkas tersebut ke PGRI Megamendung. ”Namun ternyata amanah UPT Pendidikan Megamendung tidak disampaikan oleh Kasubag TU UPT Pendidikan. Alhasil PGRI Megamendung meradang,” aku Jumari.

Jumari pun mengakui persoalan yang kini berkembang merupakan kebodohan PGRI Megamendung. ”Harap dimaklumi, seorang guru lebih terbiasa mengajar ketimbang mengurus perizinan,” dalihnya lagi.

(ash/b/suf/dit)

Leave a Reply

Your email address will not be published.