Ssst… PDJT Pinjam Uang PDAM Rp7 Miliar

by -

Berbagai cara dilakukan bos Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) untuk mempertahankan perusahaan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor itu. Di tengah upaya Walikota Bogor Bima Arya mencari investor, diam-diam perusahaan yang mengurusi bus TransPa­kuan itu sudah mengajukan dana pinjaman ke PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp7 miliar. Pinjaman itu diperuntukkan membayar gaji 146 pegawai yang tertunda selama dua bulan.

Anggota Komisi B DPRD Kota Bogor Abuzar mengata­kan, beberapa hari lalu pihaknya telah audiensi dengan PDJT. Dari audiensi tersebut, PDJT sedang mencari dana talangan untuk menutupi kebutuhannya selama ini. “Awalnya PDJT ini akan meminjam kepada bank swasta dan meminta dana sub­sidi atau BTT, namun tidak dimungkinkan. Ada salah satu opsinya selain menggaet in­vestor PDJT juga akan memin­jam uang kepada PDAM yang keuangannya sangat baik,” ujarnya kepada Metropolitan.

Tetapi usulan politisi PKS ini belum sepenuhnya disetujui DPRD. Sebab, harus mencari dasar hukum atas peminjaman kepada BUMD tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan kon­sultasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai sistem yang diajukan PDJT tersebut. “Apakah masing-masing dua BUMD punya hak untuk saling meminjamkan. Kami harus melihat apakah ada metode peminjaman seperti itu. Sebenarnya kalau di perda disebutkan PDJT bisa melaku­kan peminjaman dengan per­setujuan walikota dan DPRD,” terangnya.

Baca Juga  SDN Neglasari Budayakan Sekolah Berkarakter

PDJT yang saat ini dalam keadaan krisis keuangan ka­rena pengelolaan yang buruk, memang harus mendapat re­spons cepat dari walikota Bo­gor. Sehingga, perusahaan yang bergerak d ibidang transpor­tasi ini dapat terselamatkan. “Seperti mengubahnya men­jadi Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda) merupakan langkah yang baik. Karena jika semakin dibiarkan maka perusahaan ini akan semakin kacau,” paparnya.

Terpisah, Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Deni Surya Senjaya mengaku siap mem­bantu PDJT yang saat ini di­landa krisis keuangan. Namun, PDAM sendiri akan memberi bantuan dengan satu syarat yaitu dasar hukum yang jelas dan kuat dalam peminjaman uang tersebut. “Pengajuan dana sekitar Rp6-7 miliar. Namun, sesuatunya harus ber­dasarkan landasan hukum yang kuat, sehingga harus dikaji terlebih dahulu. Jangan sampai nanti kita memberikan batuan tapi malah melanggar hukum,” katanya.

Meski PDAM Tirta Pakuan memang bukan merupakan lembaga finansial, tetapi dengan kondisi keuangan PDAM yang hingga kini terbilang baik, maka pihaknya siap mem­bantu sesama PDJT yang nya­ris bangkrut akibat krisis keu­angan. “Kami lembaga pe­layanan publik di bidang air bersih. Dengan kuangan PDAM yang sampai saat ini masih bagus, sehingga siap mem­bantu,” jelasnya.

Sebelumnya, Satuan Penga­was Internal (SPI) PDJT Kota Bogor tak percaya bahwa pe­rusahaan yang mengelola bus TransPakuan ini bisa mendapat investor. Sebab bukan hanya persoalan anggaran saja, pe­rusahaan pelat merah ini kini tengah menghadapi konflik internal yang hingga kini belum terselesaikan.

Baca Juga  Buntut Jenazah Korona Nyaris Tertukar, RSUD Kota Bogor Akui Jenazah di Ruang Forensik Bukan Milik Keluarga DF

Kepala Bagian SPI Tri Handoyo mengatakan, ada silang penda­pat di PDJT sehingga ada se­bagian yang tetap beroperasi. Menurut dia, konflik internal membuat para pegawai PDJT tidak satu suara. Namun, diri­nya enggan memaparkan lebih jauh pihak mana saja yang berbeda pendapat hasil dari rapat yang sempat dilaksana­kan internal PDJT. “Sebenarnya masih ada silang pendapat. Jadi yang mau jalan ya jalan, yang nggak ya nggak,” ujarnya kepada Metropolitan.

Ia mengaku pesimis akan ada investor di bidang transpor­tasi yang akan berinvestasi di PDJT meski statusnya berubah menjadi Perseroda itu. Sebab, investor di bidang transpor­tasi tidak akan minat menanam­kan modalnya jika tidak ada dana subsidi dari Pemkot Bo­gor. “Kalau investor di bidang transportasi tanpa ada kejela­san subsidi dari pemkot, pasti tidak mau,” terangnya.

Tri juga mengatakan, jasa transportasi massal seperti bus TrasnPakuan sudah pasti meru­gi. Hal itu merupakan penyebab sulitnya mendapatkan investor bidang transportasi. Namun, ia mengatakan tidak menutup kemungkinan jika investasi tersebut datangnya dari inves­tor bidang lain. “Tapi kalau investor di bidang lain tidak menutup kemungkinan. Seka­rang transportasi massal yang seperti ini sudah pasti rugi. Siapa sih yang mau rugi tanpa disubsidi?” paparnya.

Baca Juga  Jembatan Kantalarang Siap Makan Tumbal

Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin mengaku sepakat jika PDJT dibubarkan. Pembubaran ter­sebut juga bisa menjadi so­lusi dari kerugian yang terus dialami PDJT. “Pembubaran tersebut diartikannya sebagai regenerasi, yaitu membuat manajeman baru dan mem­buat badan hukum baru jika memang statusnya diubah menjadi Perseroda,” katanya.

Politisi Gerindra ini menilai ada banyak faktor yang mem­buat kondisi sebuah perusa­haan menjadi tidak sehat, mulai dari faktor internal hingga bisnis plan yang tidak matang. Namun sejak 2007 kondisi PDJT sudah dalam keadaan sakit. Padahal seti­daknya Pemkot Bogor telah menggelontorkan dana sekitar Rp10 miliar kepada perusa­haan tersebut. “Karena kema­rin sempat mengadu mereka belum dapat gaji selama tiga bulan,” jelasnya.

Jenal menilai minimnya eva­luasi badan pengawas PDJT juga menjadi salah satu poin permasalahan. Sebab, men­urutnya, ada salah satu koridor yang setiap hari penumpang­nya terbilang sepi. Padahal, perusahaan harus tetap mengeluarkan dana untuk membeli bensin dan meng­gaji pegawai. “Koridor Ciawi itu setiap hari tidak ada pe­numpangnya tapi tidak pernah dievaluasi,” ungkapnya.

(mam/c/els/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *