Dewan Minta Tunda Alokasi Anggaran Bagi Kades Bermasalah

by -

CIBINONG – Dana Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diduga turut diselewengkan oknum kepala desa (Kades) bermasalah mendapatkan keprihatinan dari Dewan Penasehat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor, Adi Suwardi. Adanya pemotongan anggaran bantuan RTLH dituding jadi penyebab dana yang diterima penerima bantuan tidak sesuai dengan pemberian Pemerintah.

“Kita sangat menyayangkan kejadian ini. Bukan hanya pidana, tapi penerima manfaat juga tidak bisa maksimal memperbaiki rumahnya,” kata lelaki yang juga menjabat sebagai anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor.

Menurut Adi, memang selama ini pemotongan dana RTLH biasanya kerap dilakukan oknum desa hingga tim yang mengurus anggaran itu keluar untuk diberikan kepada penerima manfaat. Pemotongan biasanya dilakukan untuk operasional orang-orang tersebut. Sehingga, ia menyarankan, aparatur desa dapat berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DMPD) Kabupaten Bogor untuk membuat aturan mengenai pemberian dana operasional bagi tim pengurus anggaran tersebut.

Baca Juga  Buka-bukaan Andre Rosiade soal Isu Jebak PSK-Dipanggil Majelis Gerindra

“Sebaiknya dibuat nomen kelatur untuk operasional pengelolanya. Kita juga memahami yang mengurusi itu perlu biaya kesana-kesini,” ucap dia.

Tak hanya itu, dilanjutkan politisi Gerindra, dugaan penyelewengan anggaran desa yang dilakukan oknum desa dapat terjadi di semua kegiatan anggaran. Ketidaktertiban mengurus administrasi jadi faktor penyebab anggaran yang didapat tidak sesuai dengan kegiatan atau pelaksanaan. “Kebanyakan mereka belum terbiasa, sehingga terindikasi (melakukan penyelewengan). Kami menyarankan dari awal agar mereka tertib administrasi,” lanjutnya.

Dirinya juga menekankan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Inspektorat agar lebih intens memberikan pemahaman kepada aparatur wilayah bagaimana mengelola anggaran dengan baik. Mengingat, sejauh ini banyak aduan pelatihan yang diberikan Inspektorat hanya sebatas seremonial belaka. “Sudah kewajiban Inspektorat untuk memberikan pemahaman sampai kades paham dan tidak melakukan penyelewengan. Tetapi kades juga harus peka atau mengikuti aturan,” tekan dia.

Baca Juga  PEMKOT Bogor Segera Rancaran Anggaran Buat Koperasi Rangsangan demi Mengembangkan

Disinggung mengenai masih ada kades yang setengah hati mengikuti pelatihan yang diberikan pemerintah, ia meminta, Pemkab Bogor dapat berlaku tegas dengan cara memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. “Bukan ditegur saja, kalau bisa sanksi penundaan pemberian anggaran,” ungkapnya.

Sebelumnya, dugaan adanya tindak penyelewengan dana desa yang dilakukan 80 kepala desa (kades) memunculkan fakta baru. Informasinya, dana Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) turut diselewengkan para pejabat aparatur wilayah.

Menurut Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor Hendrik Suherman, selama ini aduan yang masuk kebanyakan tentang alokasi dana RTLH yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu sebesar Rp10 juta. Dalam pelaksanaannya, oknum kades tersebut tidak memberikan secara keseluruhan dana itu dan memilih disesuaikan dengan kebutuhan. “Tahun kemarin ada saja yang mengadukan, namun untuk berapa jumlahnya saya kurang hafal. Paling banyak terkait RTLH, seperti warga masih kekurangan biaya untuk membangun rumah dari dana itu,” kata Hendrik.

Baca Juga  Pemerintah Kecamatan Usulkan Perbaikan 3.257 RTLH

Meski begitu, pihaknya sebatas klarifikasi terkait delik yang dilaporkan masyarakat. Sedangkan, untuk tindak lanjut biasanya dilakukan Inspektorat Kabupaten Bogor. “Biasanya setelah dapat aduan itu kita lapor ke Inspektorat, karena mereka memang lebih berwenang. Kami hanya sebatas koordinasi,” ucapnya.

(rez/b/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *