Selama 4 Tahun, 75 PNS Kota Bogor Tersangkut Masalah Hukum

by -

BOGOR – Puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor ternyata banyak yang tersangkut masalah hukum, di antaranya masalah perceraian, narkoba dan lainnya. Untuk perceraian sendiri ternyata menempati urutan pertama yang menyandung para abdi negara teraebut. Kebanyakan para PNS terebut berasal Dinas Pendidikan Kota Bogor yang jumlah PNS-nya mencapai ribuan.

Kepala Bidang Pengembangan Karir pada Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor Henny Nuliani mengakui, bahwa ada sejumlah PNS yang terjerat kasus hukum dan kebanyakan para PNS tersebut tersangkut masalah perceraian. Dari data yang dimiliki BKPSDA Kota Bogor dari tahun 2014 sampai 2017 setidaknya ada 68 PNS yang melakukan perceraian. “8 kasus perceraian sudah selesai, 5 kasus sedang proses perceraian dan 3 dalam proses di BKPSDA. Karena setiap PNS yang mau bercerai harus melalui BKPSD terlebih dahulu,” ujarnya kepada Metrpolitan.

Baca Juga  Sapa Warga Ciburial, Bima-Dedie Disambut Seni Mural

Dari 68 kasus PNS yang bercerai tersebut memang tidak semuanya berasal dari Disdik ada juga dari beberapa dinas yang lainnya. Namun karena kebanyakan kasus tersebut menjerat PNS dibawah naungan Disdik, hal itu karena jumlah PNS dibawah Disdik yang cukup banyak.

Selain perceraian, kasus hukum lainnya menepati posisi kedua seperti kasus korupsi, pidana dan perdata. Pada tahun 2014 hingga 2017 setidaknya ada 5 kasus yang menjerat para PNS dilingkungan Pemkot Bogor. Sedangkan pada kasus korupsi yang menjerat mantan kepala dinas, mantan camat, dan salah seroang PPK beberapa waktu lalu menurut Henny belum diputuskan, karena keduanya sedang dalam proses kasasi dan satu lagi sedang proses persidangan. “Sesuai dengan aturan jika salah seorang PNS yang terjerat kasus hukum dan ada surat penahanan maka ia akan diberhentikan sementara dari jabatan PNS-nya hingga ada putusan tetap dari pengadilan,” terangnya.

Baca Juga  Bima Serahkan 100 Sertifikat PTS

Sedangkan untuk kasus narkoba dari zaman kepemimpinan Walikota Bima Arya 2014 sampai 2017 ada 3 kasus. Dan setelah mendapatkan putusan ketiga PNS tersebut langsung diberhentikan karena terbukti bersalah menggunakan narkoba.

Sementara itu, Kepala BKPSDA Kota Bogor Fetty Qondarsyah menjelaskan, bahwa dirinya memang mempunyai tugas yang cukup berat, khususnya dibidang pembinaan pegawai hal itu karena sejumlah pegawai dilingkungan Pemkot Bogor tersangkut maslah hukum. Mulai dari perceraian, hingga ke kasus pidana.

“Kita terus lakukan pembinaan kepada para PNS ini. Karena sebagai abdi negara memang harus mencerminkan sosok yang baik,” paparnya.

Dia menjelaskan, bagi setiap PNS yang ingin bercerai, wajib melaporkannya terlebih dahulu ke BKPSDA. Namun, sebelum ke BKPSDA PNS harus terlebih dahulu melapor ke dinasnya masing-masing. Nantinya, pasangan dari PNS akan diminta datang ke kantor dinas tempatnya bekerja untuk melakukan mediasi terlebih dahulu.

Baca Juga  Buntut Jadi Saksi HRS, Bima Arya Diserbu Warganet

“Ada pemanggilan pertama, kedua, dan ketiga dalam mediasi tersebut. Jika pada pemanggilan ketiga belum menemukan titik temu, maka diberikan surat berita acara pemeriksaan (BAP) untuk pengajuan ke BKPP,” katanya.

(mam/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *