Disperdagin, Fokus Awasi Produk Niaga di Pasaran

by -

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor, dalam hal ini khususnya pada Bidang Tertib Niaga fokus melakukan pengawasan terhadap bahan – bahan produksi yang dijual dipasaran di Bumi Tegar Beriman saat ini. Hal inipun, mengacu pada Undang – Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014, tentang Perdagangan, UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP), dan UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

KEPALA Seksi (Kasi) Pengawasan Tertib Niaga, cmenuturkan, regulasi pengawasan tersebut diatur pula oleh Peraturan Presiden(Pepres) Nomor 71 Tahun 2015, tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting). “Juga, Rancangan Pepres tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang K3L, dan barang yang dilarang dan dibatasi perdagangannya,” ujarnya, kemarin.

Tri mengatakan, kewenangan pengawasan oleh petugas pengawas masuk kedalam UU Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 100 ayat 3. Dimana, kata dia, pengawasan tersebut, meliputi perizinan bidang perdagangan, perdagangan barang yang diawasi, distribusi barang dan jasa, pendaftaran barang produk dalam negeri, dan asal impor terkait K3LH. “Seperti pengawasan terhadap distribusi barang berdasarkan distribusi komoditi yang diatur melalui Permendagri,”paparnya.

Adapun, barang yang diawasi distribusinya antara lain, minuman ber-alkohol, pupuk bersubsidi, legal aspek dan tera ulang terhadap SPBU dan SPBE, juga barang yang diatur distribusinya seperti, gula rafinasi, bahan berbahaya. “Pengawasannya, meliputi pelaku usaha distributor, berdasarkan ketentuan umum ditribusi barang. Objeknya, pola distribusi dari produsen, distributor, dan agen pengecer,” terang Tri.

Lebih jauh dia menjelaskan, pada bagian pengawasan terhadap penyimpanan bahan kebutuhan pokok dan barang peting dilakukan terhadap penyimpanan Bapokting dalam jumlah dan waktu tertentu. “Yang termasuk didalamnya yaitu, beras, gula, minyak goreng, kedelai, bawang merah, tepung terigu, cabai, daging ayam, daging sapi, telur ayam, dan ikan segar,” ujarnya.

Sementara, lanjut dia, yang masuk kedalam barang penting ialah, pupuk, gas elpiji 3 kg, triplek, besi baja kontruksi, dan baja ringan. Pada ruang lingkup pengawasan perizinan perdagangan terbagi menjadi tiga bagian. “Diantaranya, pengawasan perizinan perdagangan luar negeri, perizinan dalam negeri, dan pengawasan perizinan dalam negeri dua, dengan penjabarannya masing – masing,” tambahnya.

Penetapan dan Pendaftaran Barang K3L ini dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Presiden. Yakni, UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 32 Ayat (5) penetapan Barang K3L, Pasal 34 terkait dengan sangsi. “Dan rancangan ini tentang penetapan dan pendaftaran barang terkait dengan keselamatan, keamanan, kesehatam, dan lingkungan hidup,” katanya.

Kreteria penetapan barang K3l antara lain, Barang listrik dan elektronika terdapat 22 jenis barang, banyak dipergunakan oleh konsumen, dan berpengaruh langsung terkait
K3L terhadap manusia. “Diantarnya, vacuum Cleaner, hair dryer, pemanas air sesaat, juicer, alat pengering tangan, gergaji mesin, alat pemanggang roti, microwave oven, panci listrik serbaguna, mixer, alat bor, alat catok rambut, rice cooker, alat cukur elektrik, oven litrik portable, electrical food,” kata dia.

Sementara, barang yang mengandung bahan kimia berbahaya tergolong dalam 12 kelompok barang, antara lain memiliki kandungan bahan kimia yang berbahaya terhadap manusia, dan ketersediaan laboraturium penguji. “Antara lain, karpet/alas lantai, serpai, selimut, handuk, sarung bantal dan sarung guling, kasur, tekstil (kain), bed cover, alas kaki, alat pewarna (krayon), sapu tangan, dan pengapus,” tukasnya.

(yos)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *