Pengamat: Pemkot Bogor Belum Layak Dapat Wtp

by -

Setelah menunggu sepuluh tahun, akhirnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jawa Barat. Namun, capaian Pemkot Bogor dipertanyakan sejumlah kalangan. Sebab, tahun lalu BPK memberi catatan khusus, terutama tentang penataan aset yang dianggap belum tertata, serta pengelolaan keuangan yang masih amburadul.

Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, setiap tahunnya BPK mengaudit pe­merintah daerah tentang peng­elolaan keuangan dan aset. Dalam audit yang dilakukan BPK, ada beberapa temuan di Kota Bogor, khususnya tentang pengelolaan aset dan laporan keuangannya yang dianggap masih buruk. Sehingga, hal wajar jika Pemkot Bogor se­lama beberapa tahun terakhir mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. “Yang paling tidak bisa dipungkiri ini masalah aset. Ini kan sangat buruk sekali, bahkan ada beberapa temuan di laporan BPK dan menjadi rekomendasi bagi pemkot. Namun, sekarang BPK mem­beri predikat WTP kepada pemkot,” ujarnya saat dihubungi Metropolitan.

Predikat WTP yang diberikan kepada Pemkot Bogor tahun ini, kata Uchok, tidak sebanding lurus dengan temuan BPK ter­kait beberapa aset pemkot yang tidak tertata. Sehingga, ia pun mempertanyakan rekomen­dasi tersebut. Terutama masa­lah irigasi, jalan lingkungan dan beberapa yang lainnya tentang temuan BPK di Kota Bogor. “Untuk mendapatkan WTP memang ada beberapa indi­kator yang harus dinilai dari pemerintah daerah. Di Kota Bogor salah satu indikatornya adalah aset, sedangkan aset sendiri penataannya sangatlah buruk. Jadi belum layak dapat predikat WTP,” terangnya.

Baca Juga  Gamang Tentukan Terminal Relokasi

Dengan adanya kasus ko­rupsi yang melanda BPK, Uchok menilai opini tentang predikat WTP yang diberikan kepada setiap lembaga pemerintah tidak kredibel lagi. Bahkan, BPK seperti mengobral opini WTP kepada setiap lembaga pe­merintah. Hal itu terbukti dengan ditangkapnya salah satu audi­tornya oleh komisi antirasuah.

Sementara Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkapkan, opini WTP ini didapatkan Pem­kot Bogor setelah mampu menunjukkan laporan keuangan yang lebih baik dari sebelum­nya. Kerja keras Bima dalam mereformasi birokrasi men­jadi faktor kunci. Hal ini meng­ingat opini WTP diberikan BPK kepada pemkot setelah mela­kukan penilaian terhadap Sis­tem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap pe­rundang-undangan. “Alham­dulillah hari ini Kota Bogor berhasil mengukir sejarah. Ini adalah hasil kerja keras semua mulai dari kesekretariatan dan seluruh dinas-dinas, terutama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bo­gor. Saya mengucapkan terima kasih untuk kerja keras semua dan tentunya dukungan dari DPRD,” kata Bima.

Baca Juga  Dewan Tolak Merger Dua Terminal

Terkait rekomendasi yang disampaikan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, pihaknya akan segera menindaklanjuti­nya. Namun, ia menyadari walaupun Pemkot Bogor ber­hasil memperoleh predikat opini WTP masih ada catatan-catatan yang perlu segera di­perbaiki ke depannya. “Dengan predikat WTP yang diraih Kota Bogor ini, menjadi satu langkah maju menuju pemerintahan yang bersih dan transparan. Semoga bisa dipertahankan,” tegasnya.

Predikat WTP ini, lanjut Bima, bukan hasil akhir. Namun ini adalah satu langkah maju da­lam perjuangan menuju pe­merintahan yang bersih dan birokrasi yang melayani. Kerja harus lebih keras, semua cata­tan BPK dalam hal penataan aset dan penguatan sistem pengawasan internal akan dit­indaklanjuti. “Saya berterima kasih atas kerja keras semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ini proses yang betul-betul tidak mudah. Karena selama setahun, kami harus memperbaiki penataan aset yang rumit dan laporan keu­angan yang kompleks. Tetapi dengan kerja keras dan kerja sama, ini bisa dilakukan,” pa­parnya.

Baca Juga  DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BOGOR GENCARKAN PEREKAMAN KTP-EL Pakai Manual hingga Online

BERKAT BENGKEL WTP

Salah satu penyebab keber­hasilan Pemkot Bogor menda­pat predikat opini WTP karena upaya adanya Bengkel WTP pada Februari lalu. Bengkel WTP ini dibentuk karena ada keter­lambatan OPD dalam peny­usunan laporan keuangan menjadi catatan dan permasa­lahan tersendiri. Untuk itu di­perlukan satu kelompok kerja yang dapat membantu OPD dalam penyusunan laporan keuangan. Kelompok kerja yang dibentuk dalam Bengkel WTP diharapkan menjadi bentuk dukungan kepada perangkat daerah untuk membuat lapo­ran keuangan yang akrual.

Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat yang saat itu menerima kunjungan Tim Inspektorat Provinsi Jawa Barat di Paseban Sri Bima Balai Kota Bogor, mengungkapkan bahwa tahun sebelumnya OPD kesu­litan menyampaikan laporan keuangan, masih adanya kesa­lahan dan kurangnya evidence. Untuk itu kami mencoba mem­buat pendampingan dan kon­sultasi dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan. Melalui Bengkel WTP, laporan yang disampaikan kepada BP­KAD dan di-review inspektorat dapat memenuhi ranah aktual. “Jadi pendampingan tidak ha­nya di akhir laporan saja, me­lainkan mendampingi selama proses berlangsung,” katanya.

(mam/c/els/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published.