THR PNS Dan Anggota Dewan Cair, Honorer Gigit Jari

by -

Hari ini merupakan hari bahagia bagi 7.598 Pegawai Negeri sipil (PNS) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Hal itu karena gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) yang ditunggu-tunggu oleh para PNS tersebut dijadwalkan cair, Rabu (21/6). Tak hanya PNS, 45 anggota DPRD Kota Bogor pun kebagian THR yang dianggarkan Rp25,7 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Bogor Anggraeni Iswara mengatakan, Peraturan Pe­merintah (PP) tentang pem­berian tunjangan kepada PNS telah terbit. Sehingga pihaknya akan melakukan pencairan sesuai amanat PP tersebut. Sampai kemarin, ia masih menunggu pengajuan dari setiap dinas yang ada di ling­kungan Pemkot Bogor. “PP-nya sudah ada dan besok (hari ini) akan kita cairkan seluruh­nya,” ujarnya kepada Metro­politan.

Besaran THR yang didapat­kan PNS tersebut, kata Ang­graeni, sesuai dengan gaji pokok para PNS yang diteri­manya setiap bulan. Selain itu tidak hanya PNS yang akan mendapatkan THR, sejumlah anggota DPRD Kota Bogor juga ikut mendapatkan THR. Dalam APBD, Pemkot Bogor harus menganggarkan THR untuk anggota DPRD juga. Karena menurutnya anggota DPRD masuk ke dalam unsur pemerintah. “Termasuk ang­gota dewan juga mendapat­kan THR dan memang itu sesuai PP,” terangnya.

Baca Juga  Wow... Bogor Lakeside bakal Jadi Kawasan Mandiri

Berbeda dengan PNS dan anggota DPRD, para pegawai honorer atau sukarelawan (sukwan) harus gigit jari ka­rena tak akan dapat THR. Menurut Anggraeni, pegawai honorer tidak masuk dalam PP. “Untuk sukwan tangung jawab dinas yang akan mem­berikan THR-nya, karena ho­norer dan sukwan tidak masuk dalam anggaran yang telah disediakan,” paparnya.

Selain THR, PNS pun sudah mendapatkan gaji ke-13 yang diperuntukan bagi anak-anak PNS yang akan masuk seko­lah. “Gaji ke-13 sudah turun duluan dan ini sekarang yang terakhir gaji ke-14 untuk tun­jangan para PNS,” katanya.

BIMA LARANG PNS BAWA MOBIL DINAS

Sementara itu, jelang Lebaran Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan beberapa pe­san kepada sejumlah PNS, di antaranya mengenai tugas dan tanggung jawab PNS menjelang Lebaran, penggunaaan mobil dinas dan soal cuti bersama. Bima meminta agar tugas seluruh PNS diselesaikan dengan baik sampai detik-detik terakhir jelang Hari Raya Idul Fitri. “Yang perlu segera diselesaikan ter­kait dengan pelayanan publik, bisa diselesaikan. Karena libur kali ini lumayan panjang,” tu­turnya.

Baca Juga  Kota Bogor Ajukan Pinjaman PEN, Pusat Cuma Setujui Proyek Surken

Mengenai penggunaan ken­daraan dinas untuk mudik, Bima menjelaskan bahwa soal kebijakan itu dirinya dan semua kepala daerah selalu mengam­bil sikap yang sama bahwa PNS dilarang membawa fasilitas negara itu untuk keperluan mudik Lebaran. “Jawaban saya sama dan kebijakan dari (Pe­merintah) Provinsi Jawa Barat juga sama. Masalahnya kalau nanti ada apa-apa, persoalan­nya menjadi panjang. Karena itu untuk mengantisipasi hal-hal tadi tidak diinginkan agar nanti mudik mobil dinas diko­ordinasikan untuk disimpan, diparkir di tempat yang aman,” katanya.

Selain itu, ia mengingatkan para PNS yang bertugas piket selama libur Lebaran ini untuk memperhatikan beberapa hal, utamanya mengenai kemace­tan, kebersihan dan pelayanan publik. “Karena, libur Lebaran kali lumayan panjang. Oleh karena itu saya minta yang piket untuk memerhatikan se­jumlah hal dan ini utamanya masalah kemacetan, kebersihan dan pelayanan kepada publik,” ungkapnya.

Baca Juga  BNN Lido Terisi 36 Persen, Hotel Khusus OTG di Kota Bogor Belum Perlu

 (mam/c/els/dit)

Leave a Reply

Your email address will not be published.