Buruh di Sukabumi Sepakat Mogok Massal

by -

METROPOLITAN – Guna memper­juangkan Upah Minimum Sektoral (UMS) yang selama ini disuarakannya, para serikat buruh pun menggelar perte­muan di Kantor Dewan Pimpinan Ca­bang (DPC) SP TSK SPSI, Kabupaten Sukabumi. Para serikat buruh berse­pakat untuk menandatangani surat pernyataan bersama, berisi dua tun­tutan, yaitu menuntut diberlakukannya UMS sepatu dan turunannya, serta menolak diberlakukannya upah indu­stri padat karya.

Penolakan terhadap pemberlakuan upah padat karya ini didasari pember­lakuan di kabupaten dan kota daerah lain di Jawa Barat. Yaitu Kabupaten Purwakarta, Bekasi, Depok, dan Kabu­paten Bogor yang memberlakukan upah padat karya dengan besarannya jauh dibawah upah minimum

Ketua DPC K-SPSI, Mamun Nawawi menyampaikan harapannya dengan terbentuknya kebersatuan, antara se­rikat pekerja/serikat buruh dalam memperjuangkan kesejahteraan kaum buruh di Kabupaten Sukabumi.

Baca Juga  Raih Penghargaan dari Gubernur, BPK hingga Menteri

”Sekarang kita harus melepaskan ego kita masing-masing, sebagai serikat pekerja atau serikat buruh. Tapi ber­gandengan tangan, memperjuangkan kesejahteraan buruh,” ujar Mamun, kemarin.

Hal ini, sambung dia, sebagai upaya memperkuat kedua tuntutan itu, pada bagian akhir pernyataan juga diper­kuat dengan dimunculkannya ancaman mogok kerja, apabila dalam perjalanan­nya, perundingan upah sektor tersebut mengalami kebuntuan.

“Apabila jalan dialog sudah kita tem­puh, tapi pengusaha tidak punya itikad baik untuk berunding atau gagal dalam berunding, ya mau gimana lagi, langkah mogok kerja harus menjadi pilihan terakhir kita lakukan,” tuturnya

Sementara itu, Ketua SP TSK SPSI Kabupaten Sukabumi, M Popon yang ikut hadir dalam penandatanganan surat pernyataan bersama itu menje­laskan, sangat berbeda antara peneta­pan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan Upah Minimum Sektoral (UMS).

Baca Juga  Polresta Sukabumi Terapkan Rekayasa Lalin

“Kalau UMK simple, apalagi pasca­pemberlakuan PP 78 Tahun 2015, cukup menggunakan formula pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Sedangkan UMS benar-benar harus ada kesepakatan, antara pengusaha sektor dengan seri­kat buruh sektornya, dan jelas ini menuntut keterampilan berunding serta kekompakan para pengurus se­rikat pekerja atau serikat buruh yang ada di masing-masing perusahaan,” tukasnya.

(skb/yok)      

Leave a Reply

Your email address will not be published.