Digugat Pedagang, PD PPJ Tetap Rombak Blok F

by -

METROPOLITAN – Gugatan yang dilayangkan Paguyuban Pedagang ke Pengadilan Negeri (PN) Bogor soal revitalisasi Blok F Pasar Kebonkembang, tak membuat Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) berniat menghentikan rencana perom­bakan tersebut.

Kepala Unit Pasar Kebonkembang Iwan Arief Bu­diman mengakui gugatan yang dilayangkan itu tidak berdampak pada rencana revitalisasi dan relokasi pasar Blok F selama belum ada keputusan dari pengadilan. “Ya kan dari direksi sudah menyam­paikan, semua masih sesuai rencana. Hari ini (ke­marin, red) juga kami undi tempat untuk pedagang makanan dan minuman yang komoditinya ber­beda. Kami relokasi ke Tempat Penampungan Se­mentara (TPS) di Rooftop. Artinya, gugatan itu tidak terlalu berdampak sih,” katanya kepada Metropo­litan, kemarin.

Soal siteplan Blok F nantinya, pedagang menyatakan aspi­rasi, bukan persetujuan atau menyetujui. “Penentuan pemenang pembangunan kan sudah melalui seleksi per­timbangan PAD, pembinaan serta desain. Apalagi, posisi pedagang pada siteplan itu aspirasi, bukan persetujuan atau menyetujui. Kalau soal gugatan itu, ya ranah direksi dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Sah-sah saja mereka menempuh jalur hukum,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Ut­ama PD PPJ Andri Latif me­nyatakan, menggugat ke pengadilan menjadi hak setiap warga negara dan yang dila­kukan Paguyuban Pasar Blok F sah-sah saja jika itu dianggap benar. Meski begitu, dirinya menyiratkan jika PD PPJ akan melanjutkan revitalisasi se­suai rencana. “Mengajukan gugatan itu kan hak setiap warga negara Indonesia, ya kita jalani saja proses hukum­nya. Tetapi, rencana perom­bakan Blok F Pasar Kebonkembang akan tetap berjalan sesuai rencana, kecuali ada perintah penghentian dari pengadilan,” katanyanya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Paguyuban Pasar Edi Pray­itno menjelaskan, gugatan yang dilayangkan ke PN Bo­gor terkait proses revitalisasi, yang kini dijalankan PDPPJ, dianggap tidak sesuai kese­pakatan sebelumnya dengan pedagang dan berjalan sepi­hak.

“Ada dua tuntutan kepada tergugat. Pertama, revitalisasi Blok F tidak sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan PD PPJ. Lalu tergugat tidak melaksanakan hasil per­temuan dengan pedagang, padahal tertuang jelas dalam berita acara. Contohnya soal siteplan, yang sampai saat ini belum juga diperlihatkan, pa­dahal sudah beberapa kali diminta pedagang, ada apa?” bebernya.

Kedua, sambung dia, gugatan itu juga terkait pembangunan Tempat Penampungan Semen­tara (TPS) sebagai rencana relokasi pedagang selama perombakan Blok F. “Berda­sarkan pertemuan PD PPJ dengan paguyuban yang ditu­angkan dalam berita acara, di situ pihak PD PPJ jelas me­nyatakan bahwa pembangunan TPS, termasuk relokasi dan sebagainya, akan dibicarakan terlebih dulu dengan pedagang,” bebernya.

(ryn/b/els/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *