Gugatan Pedagang Blok F Baru Disidang Awal Tahun Depan

by -

METROPOLITAN – Kisruh perombakan Blok F Pasar Kebonkembang terus berlanjut. Gugatan yang dilayangkan pedagang ke Pengadilan Negeri (PN) Bogor sejak pertengahan bulan ini sudah diproses dan akan dilakukan sidang pertama pada 3 Januari sesuai surat pemanggilan perkara nomor : 155/Pdt.G/2017/PM.Bgr

Dalam berkas gugatan, para pedagang menggu­gat Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) sebagai pemilik, PT Mulyagiri KSO PT Mayasari Bakti Utama sebagai investor dan Wali Kota Bogor Bima Arya. Gugatan pedagang tersebut terkait re­vitalisasi Blok F sebagai perbuatan melawan hukum se­suai Pasal 1365 KUH Perdata.­

Kuasa Hukum Paguyuban Pedagang Pasar Edi Prayitno mengungkapkan, gugatan tersebut sudah diproses dan sejak Kamis (23/11) PN Bogor telah mengedarkan surat pe­manggilan resmi terkait sidang pertama kasus pedagang ver­sus PD PPJ ini. “Sidang renca­nanya diadakan pada 3 Ja­nuari 2018. Dengan adanya jadwal sidang, maka perkara ini pasti akan disidangkan dan diperiksa majelis hakim,” ka­tanya.

Baca Juga  Tiap Sabtu Cari Janda Dan Lansia

Dengan adanya rencana pe­manggilan ini, lanjut Edi, se­harusnya makin menguatkan PD PPJ untuk tidak melanjutkan pembangunan Blok F maupun proses relokasi sebagai bagian dari menghormati hukum yang berlaku. ”Dengan akan diperiks­anya perkara ini, PD PPJ dan wali kota sebagai tergugat wa­jib menghormati proses hukum dan tidak meneruskan pembangunan apa pun, seperti misalnya pembangunan Tem­pat Penampungan Sementara (TPS) dan lainnya yang ber­kaitan dengan revitalisasi Blok F sampai adanya putusan hakim yang mempunya kekuatan hu­kum tetap,” terangnya. ”Tidak ada alasan apa pun dari Pe­merintah Kota (Pemkot) Bogor untuk tidak mengikuti dan menghormati proses hukum,” sambungnya.

Sementara itu, Direktur Ope­rasional PD PPJ Syuhaeri Nasu­tion secara gamblang mengi­baratkan gugatan pedagang seperti anak kos yang meng­gugat ibu kos yang ingin membangun atau mempera­baiki tempat kos. “Ya seperti itulah, mereka seperti meng­gugat pemilik kosan. Apa uru­sannya penyewa kan? Mau diapakan juga tergantung pemilik. Ya ini lucu, apalagi jika kita tahu mereka kontraknya sudah habis. Silakan saja, saya hanya mengibaratkan seperti itu. Padahal, ini (revitalisasi Blok F, red) kan untuk mereka juga, untuk pedagang juga, biar nyaman sekaligus pena­taan kota yang baik,” bebernya.

Baca Juga  Datangi Pembacok Pelajar hingga Tewas, Bima Arya : Kalau Cukup Umur, Proses Secara Hukum!

Sebelumnya, Direktur Utama PD PPJ Andri Latif secara dip­lomatis menyatakan, meng­gugat ke pengadilan menjadi hak setiap warga negara dan yang dilakukan Paguyuban Pasar Blok F sah-sah saja jika memang itu dianggap benar.

Meski begitu, dia menyiratkan jika PD PPJ akan melanjutkan revitalisasi sesuai rencana. “Mengajukan gugatan itu kan hak setiap warga negara In­donesia, ya kita jalani saja proses hukumnya. Tapi, ren­cana perombakan Blok F Pasar Kebonkembang akan tetap berjalan sesuai rencana, ke­cuali ada perintah penghen­tian dari pengadilan,” tuntas­nya.

(ryn/b/els/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.