Tahun Depan Upah Buruh Bogor Minimal Rp3,4 Juta

by -

METROPOLITAN –  JELANG akhir tahun, aksi buruh menuntut kenaikan upah seolah men­jadi tradisi. Berkat perjuangan para buruh, Pemerintah Kota dan Pemerin­tah Kabupaten (Pemkot-Pemkab) Bogor mem­prediksi kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (Kota) pada 2018 mendatang hingga 8,71 persen.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bogor memperkirakan UMK di Kota Bogor naik 8,71 persen tahun depan. Kenaikan UMK ini mengacu pada besa­ran inflasi dan Produk Domes­tik Bruto (PDB) yang mencapai angka serupa.

Kepala Disnakertrans Kota Bogor Samson Purba menga­takan, saat ini besaran upah yang diterima pekerja sebesar Rp3.272.143 per bulan. Dengan adanya kenaikan ini, maka besaran upah yang diterima pekerja kurang lebih Rp3.557.146 per bulan pada 2018.

“Penambahan besaran UMK 2018 sesuai Peraturan Pemerin­tah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menyebut­kan kenaikan harus disinkro­nisasikan dengan angka per­tumbuhan inflasi dan PDB daerah,” kata Samson.

Sama dengan di Kota Bogor, UMK Kabupaten Bogor juga diprediksi mengalami pening­katan 8,71 persen. Dari Rp3.204.551 tahun lalu, upah naik menjadi Rp3.483.667 pada 2018.

Baca Juga  Waduh, Bos pasar Diduga KKN

Menurut Kepala Dinas Te­naga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Yous Sudra­jat, angka tersebut disesuaikan pertumbuhan inflasi dan PDB. ”Itu masih prediksi, jadwal pertengahan November baru rapat,” ujarnya.

Yous menjelaskan, masih banyak hal yang harus diper­timbangkan sebelum memas­tikan UMK di Kabupaten Bogor. Sebab, jika terlalu tinggi, ba­nyak investor kabur dan men­cari kawasan dengan tingkat UMK tidak setinggi Kabupaten Bogor. Misalnya saja, Pangan­daran dan Sukabumi yang masih menetapkan UMK di bawah Rp3 juta.

Sebaliknya, apabila UMK terlalu rendah, Yous menutur­kan, semakin banyak pekerja yang merasa tidak adil. ”Dibu­tuhkan diskusi dan sosialisasi agar mereka bisa memahami kondisi yang ada,” tuturnya.

Sebelumnya, ribuan buruh dari lintas federasi atau serikat kembali berunjuk rasa di ger­bang kantor Bupati Bogor, Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, kemarin. Mereka meminta kenaikan upah dan menolak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) 2018 yang mengan­cam pemberhentian kerja mas­sal atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jika tuntutan mereka tidak dikabulkan, ri­buan buruh Bogor akan mela­kukan aksi long march dari Istana Bogor menuju Istana Negara Jakarta untuk bergabung dengan buruh dari luar daerah.

Baca Juga  Pelajar Copot Iklan Rokok di Warung-warung

Ketua SPMI Bogor Willa Fa­radian mengatakan, penerapan PP Nomor 78 akan berdampak ke semua lini. Mulai dari PHK massal hingga banyaknya pe­rusahaan yang pindah karena memilih upah yang lebih kecil. Mengatasi hal itu, bupati harus cepat mengambil tindakan dan menghapus PP tersebut. Ren­cananya Jumat (10/11) meru­pakan puncak aksi. ”Bertepa­tan dengan Hari Pahlawan, sekitar 5.000 buruh akan meng­gelar aksi long march ke Istana Jakarta dan bergabung dengan teman-teman buruh dari wi­layah lainnya,” katanya.

Selain menolak PP Nomor 78 Tahun 2015, buruh juga berse­pakat menolak penetapan upah padat karya Tekstil Sandang Kulit (TSK) karena besarannya di bawah UMK. Jika upah TSK ini diberlakukan sama saja ne­gara menyengsarakan buruh. “Kami minta upah TSK dinaik­kan lebih dari UMK atau ha­puskan saja upah TSK karena kebutuhan hidup makin naik, bukan malah turun,” katanya.

Baca Juga  Komisi III: Angkutan Online Harus Laik Jalan

Hal senada dikatakan Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Bogor Agus Sudrajat. Selain menolak upah TSK dengan cara aksi turun ke jalan, SPN juga mengadukan pemerintah karena tahun ini menetapkan upah TSK. ”Upah TSK merupakan pemaksaan kehendak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat dan Apindo Kota Depok, Ka­bupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta karena besaran upah TSK nilainya di bawah UMK,” bebernya.

Agus menambahkan, pe­merintah daerah maupun pemerintah pusat menetap­kan UMK tidak berdasarkan PP 78, tapi berdasarkan poin Kebutuhan Hidup Layak (KHL). ”PP ini bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 yang mensyaratkan kenaikan upah berdasarkan KHL setelah sebelumnya melakukan survei pasar.

(ads/ ryn/c/tib/rol/els/py)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.