Nurhayanti Bentuk Tim Pengawas PNS Kampanye

by -

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bogor sudah dimulai. Pasca lima pasang calon bupati dan wakil bupati mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bupati Bogor Nurhayati meminta PNS jangan terlibat dalam kegiatan politik praktis. Tim pengawas khusus telah dibentuk untuk mengawasi PNS yang ikut kampanye.

Nurhayati menuturkan, tahun politik berkaitan dengan dilaksanakannya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor dalam rangkaian Pilkada Serentak2018. Tentunya hal ini merupakan ujian bagi pelaksanaan netralitas ASN, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. “Seluruh aparatur sipil negara tanpa kecuali tetap menjaga netralitas dengan tidak berpihak kepada kelompok tertentu, baik dalam memberikan layanan public, maupun dalam menjalankan tugas-tugasnya lainnya. Jaga komitmen dan jangan terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,”ujarnya.

Nurhayati juga mengatakan, jika ditemukan ada PNS yang melanggar kode etik dan ikut berpolitik akan diberi sanksi dari mulai sanksi ringan hinga pemberhentian sesuai dengan surat dari kementerian tentang kode etik PNS. “Kami sudah bikin tim pengawasan, sesuai dengan keputusan menteri. Kalau mereka (PNS) diundang para calon sebatas yang punya wilayah, di acara tersebut hanya sebatas hadir saja tidak terlibat langsung apalagi ikut terlibat,” bebernya

Ia pun meminta Sekda Adang Suptandar maupun Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Dadang Irfan untuk menindak dan memberikan sanksi kepada PNS yang terlibat dalam politik praktis. “Saya sudah perintahkan Adang Suptandar dan Dadang Irfan untuk memberikan sanksi baik ringan maupun berat kepada ASN yang terlibat dalam politik praktis. Untuk mengawasi para ASN ini, kami pun sudah membentuk tim,” bebernya.

Baca Juga  Berdayakan Warga

Sementara itu, Kepala BKPP Kabupaten Bogor Dadang Irvan menambahkan, sebelumnya dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, pada 27 Desember 2017 telah mengirimkan surat kepada para pejabat Negara (mulai menteri Kabinet Kerja sampai Gubernur, Bupati/Wali Kota) mengenai pelaksanaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Nantinya, PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Tindakan administratif dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan tim pemeriksa,” katanya.

Sementara itu di Kota Bogor, Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat meminta anak buahnya netral. “Siapa pun pemimpinnya, buat kami netral,” kata Ade. Menurut Ade, sejauh ini Pemkot Bogor mempunyai rancangan hingga 2025 melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bogor. Pembahasannya bertujuan mewujudkan Kota Bogor sebagai kota jasa yang nyaman, masyarakat madani, termasuk pemimpin yang amanah. Sehingga, RPJP inilah yang mesti diwujudkan pasangan calon terpilih di pilwalkot Bogor 2018. “Terpenting amanah pemimpinnya. Karena kalau amanah, dia pasti akan membuat beberapa kegiatan yang akan bermanfaat untuk masyarakat, bukannya untuk kepentingan pribadi,” ucapnya

Baca Juga  Ade Sarip Beri Kultum PNS Pemkot Bogor

LARANGAN SWAFOTO

Tak hanya terjun langsung ikut kampanye, PNS yang melakukan swafoto dengan pasangan calon lalu diunggah ke media sosial pun dilarang. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan larangan bagi seluruh aparatur sipil negara ( ASN) untuk berfoto bersama pasangan calon kepala daerah dan mengunggahnya ke media sosial.

“Pegawai ASN tidak boleh foto bersama pasangan calon dan memposting di media sosial,” ujar Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja.

Kebijakan itu demi menjaga netralitas ASN sebagai abdi negara. ASN, lanjut Setiawan, juga tidak diperbolehkan menjadi narasumber di dalam acara yang berkaitan dengan politik. ASN dilarang memasang spanduk dan dilarang ikut serta dalam aksi kampanye. Setiawan sekaligus mengingatkan pasangan calon dilarang melibatkan ASN dalam proses pemenangan pasangan calon. Demikian juga TNI dan Polri. KemenPAN-RB akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait kebijakan ini.

Setiawan menegaskan, jika ditemukan ASN yang melanggar peraturan dan melakukan aksi yang tidak netral dalam perhelatan politik, akan ditindaklanjuti dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. “Hukuman disiplin sedang sampai berat, jadi tidak ada hukuman yang ringan. Dan yang terakhir, KemenPAN-RB akan melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif,” kata Setiawan.

Baca Juga  Selama PPKM Bogor, Mobilitas Masyarakat Turun 80 Persen

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan, aparatur sipil negara (ASN) harus netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2018. Ada sanksi bagi ASN yang melanggar ketentuan tersebut.

“Saya kira komitmen semua aparatur pemerintah yang harus netral. Sanksinya sudah dirumuskan oleh Menpan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi),” ujarnya.

Menurut Tjahjo, ada sanksi bertahap bagi ASN yang terbukti berpihak pada salah satu pasangan calon di Pilkada. Entah itu sebagai juru kampanye maupun tim sukses. Selain itu, ia juga menegaskan ketentuan pelarangan menggunakan fasilitas negara seperti mobil dinas dan kantor Pemerintahan untuk kepentingan salah satu calon. “Ada tahapan (sanksi) yang berjenjang. apakah dia langsung jadi jurkam, apakah dia langsung jadi tim sukses untuk membagi sembako, misalnya, atau menggunakan mobil dinas untuk kampanye atau kepala daerah mengizinkan kantor pemerintahan untuk pasangan calon tertentu,” kata Tjahjo.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sanksi bagi PNS mulai dari teguran lisan, penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat, hingga pemberhentian secara tidak hormat. (ads/rez/c/els)

Leave a Reply

Your email address will not be published.