Pemkab Sukabumi Masih Bisa Pungut Retribusi HO?

by -

SUKABUMI – Meski pemerintah pusat telah mencabut sejumlah Peraturan Daerah (Perda) tentang izin ganguan atau (HO). Namun Fraksi Partai Hanura DPRD Kabupaten Sukabumi berpendapat lain, menurutnya Pemerintah Kabupaten Sukabumi masih bisa memungut retribusi HO. Hal itu karena yang mengatur retribusi HO dalam UU 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah tidak dicabut, dan otomatis Peraturan daerah (Perda) retribusi HO ini masih tetap berlaku.

Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 19/2017 yang mencabut Permendagri 27/2009, berikut perubahannya tentang pedoman penetapan HO di daerah yang merupakan acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun dan menetapkan Perkada dengan maksud serupa. Maka otomatis statsus Perkada tersebut tidak akan lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. “Lalu bagaimana dengan persoalan pelayanan dan pemungutan retribusinya ?,” ujar ketua Fraksi Partai Hanura Topik Surahman.

Baca Juga  Kecelakaan Di Gekbrong Cianjur, Tujuh Jadi Korban

Menurut Topik, jika berkaitan dengan retribusinya, tetap masih bisa dipungut. Karena pasal yang mengatur retribusi HO dalam UU 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tidak dicabut, dan otomatis Perda retribusi HO ini masih tetap berlaku. “Kami berpikir semestinya Kemendagri cukup merubah Permendagri 27/2009 dan perubahannya yang telah disesuaikan dengan peremabngan. Mencabut Permendagri 27/2009 dan perubahannya bukanlah solusi yang tepat dan bijaksana yang dilakukan pemerintah pusat,” terangnya.

Dalam konsiderans mengingat, dijelaskan Topik, Permendagri 19/2017 tidak lagi memuat UU 28/ 2009, padahal UU tersebut dicantumkan dalam Permendagri 22/2016. “Kami menilai Kemendagri seakan-akan lupa atau tidak jeli terhadap keberadaan UU 28/2009 yang menjadi legal standing bagi pemerintah daerah dalam mengelola HO,” jelasnya.

Baca Juga  Pemdes Nanggerang Ajak Warga Pahami Aturan

(ade/mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published.