UNTUNG TERANCAM LIMA TAHUN PENJARA

by -

Pasca dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor atas dugaan jual proyek revitalisasi Blok F Pasar Kebonkembang, kini Ketua DPRD Kota Bogor Untung W Maryono terancam hukuman pidana. Jika memang terbukti bermain dalam jual beli proyek, politisi PDI Perjuangan itu bakal dijerat dengan pasal tindak pidana suap dengan ancaman lima tahun penjara.

 Menurut Pengamat Hukum FH Universitas Pakuan R Muhammad Mihradi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya dugaan tindak pidana suap atau gratifikasi yang dituding menjerat ketua DPRD Kota Bogor tersebut, harus dibuktikan terlebih dahulu dengan tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah. “Menjanjikan sesuatu hadiah atau apapun, termasuk tindakan pidana gratifikasi. Apalagi menjanjikan diberi proyek asal diberi uang sejumlah tertentu, dapat dikenakan bagi penyelenggara negara, karena menerima upah atau gaji dari anggaran negara,” katanya saat dihubungi Metropolitan, kemarin.

Mihradi menambahkan, jika terbukti, kader PDI Perjuangan tersebut dikenai ancaman dugaan tindak pidana gratifikasi atau suap, yang tercantum dalam UU 31 tahun 1999, juncto UU 20 tahun 2001, tentang tindak pidana korupsi, yang diatur pasal 11 dan pasal 43 B. “Dengan ancaman pidana paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun. Denda paling sedikit Rp50 juta, paling besar Rp250 juta,” imbuhnya.

Termasuk, kata Mihradi, pihak yang memberikan sejumlah uang pada penyelenggara negara agar diberikan imbalan atau hadiah tertentu, dalam hal ini pekerjaan proyek. “Yang memberinya juga kena jeratan tindak pidana suap, pasal 13 UU 31 tahun 1999, ancaman tiga tahun pidana,” ujarnya

Sementara Ketua DPRD Kota Bogor Untung Maryono justru menuding ada beberapa pihak yang disinyalir ingin menggulingkan posisi dirinya di anggota dewan. Dikonfirmasi via telepon, ia membeberkan perasaannya yang merasa ditikam rekannya sendiri. Termasuk, dugaan upaya menggulingkan Untung dari kursi ketua DPRD Kota Bogor. “Bisa jadi (ada yang mau jadi ketua). Di tahun politik ini semua memungkinkan,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Menurutnya, Kejari Kota Bogor baru sebatas menerima aduan dari pelapor. Namun, herannya, surat laporan tersebut bisa bocor ke publik, karena pihak Kejari Kota Bogor tidak mungkin membocorkan sebelum ada kepastian kebenaran laporan yang diadukan. “Kejaksaan aja belum ngebuka, kok tiba- tiba data itu sudah ada, dari mana kalau bukan dari orang politik mah,” ketusnya.

Kini, Untung menunggu respons dari Kejari Kota Bogor, untuk mengetahui lebih lanjut laporan yang diadukan pada Kejari. “Lihat saja pembuktiannya. Untung Maryono di dewan 13 tahun tidak pernah main proyek,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Kota Bogor Atty Soemadikarya mengatakan, merasa keberatan atas tudingan Untung Maryono terkait adanya indikasi kudeta. Menurutnya, jika memang tidak merasa melakukan kesalahan, bisa langsung melaporkan balik pengusaha yang melaporkan dirinya ke Kejari Kota Bogor. “Tidak perlu buat asumsi (merasa benar), lapor balik aja. Kalau merasa dirugikan, punya hak untuk lapor balik,” ucapnya.

Atty mengaku sudah berupaya menghubungi Untung Maryono, namun belum dapat bertemu. “Telepon ga diangkat, WhatsApp (WA) hanya dibaca saja,” ujarnya.

Sebelumnya, mendapat laporan dari tiga pengusaha, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor bakal segera memanggil Ketua DPRD Kota Bogor Untung W Maryono. Ia dituding menjanjikan proyek Blok F Pasar Kebon Kembang dengan menerima bayaran hingga Rp795 juta. Menurut Kepala Seksi Intel Kejari Kota Bogor Widianto Nugroho, hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan. Kasus ini masih dalam penyidikan. Pihaknya terus berkoordinasi dengan pelapor maupun terlapor dan berencana memanggil kedua belah pihak. “Akan dipanggil dulu secara informal untuk memastikan duduk perkaranya,” ujarnya.

Direktur PT Pakuan Propertindo Raya Jaya Ade Supriyatna menerangkan, pihaknya masih menunggu itikad baik dari ketua DPRD, memang masih terbuka jika ada itikad baik dari ketua DPRD, sesuai dengan kesepakatan yang sudah terjalin. Jika hal itu terjadi, bisa saja pelapor mencabut laporannya. “Tidak kaku, ini juga kami lakukan untuk melihat reaksi beliau bagaimana, kami kan sudah beberapa kali kontak, terkait janjinya, tetapi tidak seperti yang kami harapkan. Kalau nanti dia punya itikad baik, musyawarah atau apa, ya silahkan, hubungan kami kan awalnya baik kok,” ucapnya.

(ryn/c/els)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *