Dinkes Bentuk Tim Kajian TPP

by -

METROPOLITAN – Setelah para tenaga medis mengelar demo ke kantor DPRD, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor bersama perwakilan dari 101 puskesmas, segera membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan tenaga medis kembali mendapat tambahan penghasilan (tamsil). Sekretaris Dinkes Kabupaten Bogor Erwin Suriana menuturkan, sikap para pegawai puskesmas yang mempertanyakan tamsil mereka. Karena, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, PNS yang memiliki risiko kerja tinggi harus diberikan tamsil.

“Mereka menyampaikan aspirasi juga ke dinkes sebelum mengadu ke DPRD. Kami akan bentuk tim kajian yang nanti hasilnya untuk disampaikan ke Ibu Bupati,” ujar Erwin.

Ia menambahkan, tujuannya membentuk tim kajian tersebut agar pemkab tidak salah langkah ke depannya. Menurut Erwin, pengetatan pemberian tamsil itu diinstruksikan KPK dan dituangkan dalam Perbup Bogor Nomor 6 Tahun 2018.  “Tidak serta merta menghapus. Karena arahannya dari KPK. Yang jelas, kami akan cari solusinya agar tidak menyalahi aturan yang ada,”bebernya.

Baca Juga  Ternyata 'OFAs' Bisa Menjadi Penangkal Polusi Udara

Hilangnya tamsil bagi tenaga medis tidak hanya di Kabupaten Bogor, tetapi terjadi juga di seluruh Indonesia.  Tapi di permendagrinya diatur, kalau PNS yang memiliki risiko tinggi dalam pekerjaannya harus diberi insentif.  Saat ini jumlah PNS di dinkes serta puskesmas sekitar 2.500 orang. “Yang mendapat tamsil, bukan cuma yang PNS, tapi Pegawai Tidak Tetap (PTT) juga dapat kok, mereka juga bagian dari kita kan,” ungkap Erwin.

Sebelumnya, 400 tenaga medis dari 101 puskesmas se-Kabupaten Bogor, mendatangi Gedung DPRD, Selasa (30/1). Mereka mengadu atas dihilangkannya TPP dalam Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemberian TPP Berdasarkan Beban Kerja. Akhirnya ratusan tenaga medis di terima Ketua DPRD Ade Ruhandi dan menyampaikan, risiko kerja yang mereka tanggung, yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, justru tidak disertakan dalam perbup itu.

Baca Juga  Dokter Li Wenliang Meninggal, Sempat Dianggap Menyebarkan Berita Bohong Terkait Virus Corona

Kepala Puskesmas Megamendung dr Budi Suarsa, yang mewakili para tenaga medis menyampaikan, mulai Januari 2018 seluruh pegawai puskesmas, baik staf tata usaha, tenaga medis hingga kepala puskesmas, tidak lagi menerima tambahan penghasilan. Seperti tunjangan daerah hingg honor operasional.  Padahal, dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 39 ayat (3) huruf (c) menyebut, salah satu pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi. Dan pada huruf (d) tambahan penghasilan bisa diberikan berdasar kelangkaan ptofesi dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.  “Risiko kerja kami, bia tertular penyakit dari pasien. Bahkan pernah ada yang sampai meninggal karena tertular penyakit pasien. Ini berarti pekerjaan kami juga memiliki risiko,” kata Budi.

Baca Juga  Ini Bahaya Menyeramkan Komplikasi Diabetes

Selain itu, mereka merasa tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai perbup ini. “Jadi, per Januari kami tidak mendapatkan tambahan penghasilan. Tapi, kami juga yakin perbup ini bertentangan dengan permendagri atau aturan yang ada di atasnya,” tegasnya.

(ads/b/els)

Leave a Reply

Your email address will not be published.