Kejari Panggil Untung Awal Pekan Depan

by -

METROPOLITAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor akan kembali memanggil Ketua DPRD Kota Bogor Untung W Maryono, untuk dimintai klarifikasi perihal adanya laporan pengusaha, atas dugaan ‘main proyek’ revitalisasi Blok F Kebonkembang. Diketahui, Politisi PDI Perjuangan itu rupanya mangkir saat dipanggil Kejari, Senin (29/1) lalu.

Menurut Kepala Seksi (Kasie) Intel Kejari Kota Bogor Widianto Nugroho, pihaknya sudah berupaya mengundang Ketua DPRD untuk mengklarifikasi kepada Kejari soal laporan itu. “Tapi Pak Untung tidak datang, tanpa konfirmasi sama sekali,” katanya kepada Metropolitan, di Balai Kota, kemarin.

Sedangkan ketiga pengusaha yang membuat laporan, sambung Widi, memenuhi undangan Kejari untuk klarifikasi atas dugaan tersebut. Widi menambahkan, pihaknya akan kembali melakukan pemanggilan terhadap Untung Senin (12/2) nanti. “Ketiganya hadir, cuma ketua dewan saja yang tidak. Seharusnya, jika tidak bisa datang, setidaknya bisa konfirmasi, apa alasannya tidak bisa datang. Kami akan panggil lagi awal pekan depan,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bogor Najamudin menjelaskan, pihaknya masih menunggu kelanjutan penanganan pelaporan perkara dari Kejari Kota Bogor. Politisi PKS ini melanjutkan, hingga kini BK masih menunggu dan belum memonitor lebih lanjut. “BK memang sudah menerima surat pengaduan soal masalah itu. Namun, dalam surat tersebut tidak tertera nama pengirim. Jadi kami sulit untuk tindak lanjut. Lagipula, surat itu dikirim ke kami sifatnya hanya tembusan, dan masalah ini sudah ditangani kejaksaan,” katanya saat dihubungi.

BK Dalam hal ini, sambungnya, baru bisa menentukan sikap setelah ada informasi lebih lanjut dari Kejari perihal penanganan perkara yang membawa nama pimpinan dewan tersebut. “Baru setelah itu, nanti pihak-pihak terkait akan kami panggil, untuk selanjutnya dibahas bersama,” tandasnya.

Sebelumnya, Untung W Maryono dilaporkan perusahaan PT Pakuan Propertindo Raya Jaya ke (Kejari) Kota Bogor karena dianggap mengingkari janji. Dalam surat laporan, Untung diduga telah menerima uang sebesar Rp795 juta, dari perusahaan tersebut dan dijanjikan mendapatkan jatah pengerjaan proyek revitalisasi gedung Blok F Pasar Kebonkembang.

Ketua DPC PDI Perjuangan Dadang Iskandar Danubrata angkat bicara soal laporan atas dugaan ‘jual’ proyek revitalisasi Blok F tersebut. Dia mengatakan, jika terbukti melakukan tindakan tersebut, maka Untung terancam sanksi pergantian antar waktu (PAW) hingga pemecatan sebagai kader PDI Perjuangan.

Meski demikian, Dadang meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah kepada kadernya tersebut. “Tetapi perlu digarisbawahi, langkah itu dilakukan jika sudah ada ketetapan hukum. Maka, semua pihak harus mengedepankan asas praduga tak bersalah,” katanya kepada Metropolitan, di lokasi bencana Babakan Peundeuy, Kecamatan Bogor Timur, kemarin.

Menurut Dadang, PDI Perjuangan sangat serius dalam memerangi korupsi. Karena itu, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu tidak akan memberikan bantuan hukum kepada kader yang terlibat kasus korupsi. “Apalagi kalau sampai OTT (Operasi Tangkap Tangan, red), tentunya akan langsung dipecat. Itu menandakan kami sangat serius memerangi korupsi,” tandasnya.

Dadang menambahkan, secara kelembagaan, partai belum melakukan pemanggilan terhadap Untung terkait mencuatnya kasus tersebut. Namun, secara pribadi, dirinya mengaku sudah berbicara dengan ketua DPRD tersebut. “Secara kepartaian belum. Tapi sudah berbicara empat mata dengan yang bersangkutan. Untung bilang, ia tak melakukannya, tetapi ada orang yang mengatasnamakan dirinya, mencemarkan nama baiknya lah. Tapi ini kan butuh pembuktian,” imbuhnya.

Saat ini PDI Perjuangan masih menunggu sejauh mana proses hukum yang dijalankan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor. Sebab, dirinya menilai laporan pengusaha tersebut, hingga kini belum bisa dibuktikan. “Kami masih tunggu follow up dari kejaksaan, jadi sekali lagi semua pihak harus mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ucapnya.

Dadang juga menegaskan, permasalahan itu tak ada sangkut pautnya dengan politik. Dirinya juga menampik adanya dugaan kudeta atas posisi Untung saat ini. “Tidak ada (hubungan dengan politik). Nggak ada itu kudeta jabatan. Lagipula masa jabatan ketua dewan tinggal sebentar lagi. Anggota fraksi pun tak ada yang berminat menduduki kursi itu secara inskonstitusional. Bila bekerja dengan baik, tentunya takkan diganti,” ungkapnya.

(ryn/b/els)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *