LBH Bogor Dukung Kejari Usut Kasus Untung

by -

METROPOLITAN – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bogor Zentoni mendesak pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor untuk segera mengusut tuntas adanya laporan pengusaha, terhadap Ketua DPRD Untung W Maryono atas dugaan ‘main proyek’ revitalisasi Blok F Pasar Kebonkembang. “Harus mengusut tuntas laporan itu, jangan tebang pilih,” katanya kepada wartawan, kemarin.

LBH Bogor, sambung dia, juga akan mempertanyakan keseriusan Kejari dalam menangani laporan. Menurut Zentoni, apabila laporan itu benar adanya, maka terlapor dapat dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang No 20 tahun 2011. “Makanya kami juga mempertanyakan keseriusan Kejari, agar tidak berlarut-larut,” ujarnya.

Sementara itu, saat hendak dikonfirmasi soal Badan Kehormatan (BK) DPRD yang sudah menerima surat aduan tersebut atau belum. Namun Ketua BK Najamudin belum dapat dimintai keterangan. Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bogor Untung W Maryono menegaskan tudingan pengusaha tersebut tidaklah benar. “Itu nggak benar, laporannya tidak mendasar. Saya sudah 13 tahun jadi anggota dewan tidak pernah main proyek. Saya bingung laporan belum ditindak lanjuti kejaksaan tapi sudah nyebar kemana-mana,” ucapnya.

Untung menegaskan, laporan kepada kejaksaan sangat berkaitan dengan tahun politik. “Ini kan tahun politik, jadi bisa disimpulkan lah sendiri,” katanya. Meski demikian, Untung menegaskan dirinya akan menghormati proses hukum, dan soal lapor balik, dia mengaku belum berniat melakukan. “Capek lah, ini tahun politik,” tuntasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Kota Bogor Atty Soemadikarya mengatakan, merasa keberatan atas tudingan Untung Maryono terkait adanya indikasi kudeta. Menurutnya, jika memang tidak merasa melakukan kesalahan, bisa langsung melaporkan balik pengusaha yang melaporkan dirinya ke Kejari Kota Bogor. “Tidak perlu buat asumsi (merasa benar), lapor balik aja. Kalau merasa dirugikan, punya hak untuk lapor balik,” ucapnya.

Atty mengaku sudah berupaya menghubungi Untung Maryono, namun belum dapat bertemu. “Telepon ga diangkat, WhatsApp (WA) hanya dibaca saja,” ujarnya.

Sebelumnya, mendapat laporan dari tiga pengusaha, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor bakal segera memanggil Ketua DPRD Kota Bogor Untung W Maryono. Ia dituding menjanjikan proyek Blok F Pasar Kebon Kembang dengan menerima bayaran hingga Rp795 juta. Menurut Kepala Seksi Intel Kejari Kota Bogor Widianto Nugroho, hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan. Kasus ini masih dalam penyidikan. Pihaknya terus berkoordinasi dengan pelapor maupun terlapor dan berencana memanggil kedua belah pihak. “Akan dipanggil dulu secara informal untuk memastikan duduk perkaranya,” ujarnya.

Direktur PT Pakuan Propertindo Raya Jaya Ade Supriyatna menerangkan, pihaknya masih menunggu itikad baik dari ketua DPRD, memang masih terbuka jika ada itikad baik dari ketua DPRD, sesuai dengan kesepakatan yang sudah terjalin. Jika hal itu terjadi, bisa saja pelapor mencabut laporannya. “Tidak kaku, ini juga kami lakukan untuk melihat reaksi beliau bagaimana, kami kan sudah beberapa kali kontak, terkait janjinya, tetapi tidak seperti yang kami harapkan. Kalau nanti dia punya itikad baik, musyawarah atau apa, ya silahkan, hubungan kami kan awalnya baik kok,” ucapnya.

(ryn/b/els)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *