LSM DESAK USUT KASUS ‘MAIN PROYEK’ KETUA DEWAN

by -

Laporan pengusaha ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor atas dugaan jual proyek revitalisasi Blok F Pasar Kebonkembang yang dilakukan Ketua DPRD Kota Bogor Untung W Maryono jadi perhatian Center For Budget Analysis (CBA). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini mendesak pihak-pihak terkait mengusut kasus ‘main proyek’ yang sudah dilakukan pimpinan wakil rakyat tersebut

Koordinator Investigasi CBA Jajang Nurjaman mengatakan, terkait dugaan yang melibatkan pejabat publik seperti ini, dirinya mendukung pihak terkait untuk mengusut tuntas dugaan tersebut.  “Karena besar kemungkinan proyek yang dijalankan juga menyalahi aturan (ada kongkalikong). Yang terlibat bisa banyak pihak, kalau nanti terbukti,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Menurutnya, persoalan penyalahgunaan wewenang seperti jual beli proyek, jadi problem laten di negeri ini. “Ini masalah laten, KPK juga sudah bilang biasanya oknum pejabat dalam menjalankan proyek mereka minta fee 10 persen dari nilai proyek. Tapi soal ini (kasus Untung, red) menunggu tindakan dari kejaksaan negeri dulu,” ucapnya.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, kata Jajang, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. “Sedangkan Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan maksimal Rp1 miliar,” paparnya.

Bahkan, kata Jajang, jika nantinya terbukti dan ada penggantian uang ke pelapor, kasus ini bakal terus berlanjut. “Jika di perjalanan uang itu dikembalikan, proses hukum bisa tetap berlanjut, bahkan temuan ini bisa jadi jalan masuk kejaksaan untuk menyelidiki proyek terkait yang dijalankan,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Atty Somaddikarya menjelaskan, dalam permasalahan ini, fraksi tidak akan mengintervensi hukum, karena ini melibatkan personal. Dirinya meyakini yang bersangkutan bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik “Fraksi memahami dan menghargai pembelaan diri beliau, dapat di buktikan secara hukum, karena laporan sudah masuk ke ranah hukum, kami menghormati proses hukum yg berjalan dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Atty melanjutkan, bila Untung merasa dirugikan atas laporan tersebut, bisa saja menuntut balik pengusaha yang mengajukan laporan. “Jika pada akhirnya laporan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, ya lapor balik, jika merasa dirugikan nama baik dan kehormatannya sebagai ketua dewan,” ucapnya.

Dia mengaku keberatan jika permasalahan ini dianggap sebagai indikasi kudeta. “Tidak ada (hubungannya degan kudeta politik dr jabatannya saat ini),terlalu jauh jika berpikir kearah sana, karena yang melaporkannya kan pengusaha, bukan kalangan politisi, atau lawan politik,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bogor Untung Maryono justru menuding ada beberapa pihak yang disinyalir ingin menggulingkan posisi dirinya di anggota dewan. Dikonfirmasi via telepon, ia membeberkan perasaannya yang merasa ditikam rekannya sendiri. Termasuk, dugaan upaya menggulingkan Untung dari kursi ketua DPRD Kota Bogor. “Bisa jadi (ada yang mau jadi ketua). Di tahun politik ini semua memungkinkan,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Menurutnya, Kejari Kota Bogor baru sebatas menerima aduan dari pelapor. Namun, herannya, surat laporan tersebut bisa bocor ke publik, karena pihak Kejari Kota Bogor tidak mungkin membocorkan sebelum ada kepastian kebenaran laporan yang diadukan. “Kejaksaan aja belum ngebuka, kok tiba- tiba data itu sudah ada, dari mana kalau bukan dari orang politik mah,” ketusnya.

Kini, Untung menunggu respons dari Kejari Kota Bogor, untuk mengetahui lebih lanjut laporan yang diadukan pada Kejari. “Lihat saja pembuktiannya. Untung Maryono di dewan 13 tahun tidak pernah main proyek,” tegasnya.

(ryn/c/els)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *