Panwaslu Peringatkan Paslon Cegah Isu Sara dan Politik Uang

by -

METROPOLITAN – Sudah bukan jadi rahasia umum jika politik uang dan isu suku, agama, ras dan antargolongan (Sara) kerap menghantui dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada). Tujuannya tak lain untuk menjatuhkan atau mendongkrak popularitas salah satu pasangan calon (paslon) di mata masyarakat. Kekhawatiran ini pula yang jadi perhatian Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bogor.

Sebelum masa kampanye dimulai, Panwaslu menggelar deklarasi bersama seluruh paslon yang maju di pilwalkot Bogor 2018. Pertemuan ini dilakukan melalui deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara dalam pilkada 2018 yang diselenggarakan di Hotel Pangrango, Kecamatan Bogor Tengah, kemarin. “Harapan kita kedepannya itu agar pilkada Kota Bogor ini jauh dari politik uang dan politik sara. Itu penting sekali karena dua hal ini sangat menganggu proses integritas,” kata Ketua Panwaslu Kota Bogor, Yustinus Eliyas Mau.

Menurut Yustinus, dipelajari dari sejarahnya politik uang memang tidak mudah untuk dihilangkan. Tetapi salah satu langkah kongkrit yang dilakukan Panwaslu yakni dengan mengajak seluruh paslon untuk mendeklarasikan. Tujuannya, agar para paslon menyampaikan kepada para pemilih atau tim suksesnya untuk mengingatkan rambu-rambu politik uang dan politik sara tidak digunakan dalam proses pilwalkot Bogor pada Juni mendatang. “Kami juga meningatkan kepada semua pemilih, agar tidak mudah menjual suaranya untuk kepentingan para pemimpin dengan politik uang. Karena ada sanksi yang bisa dikenakan sesuai Undang-undang Nomor 10/2016 tentang pemilihan wali kota dengan ancama 6 bulan hingga 2 tahun penjara,” ujarnya.

Didalam kegiatan deklarasi ini keempat paslon menandatangi surat pakta integritas yang dibuat Panwaslu Kota Bogor. Adapun isi dari surat yang dibacakan para paslon tersebut yakni pertama mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota Bogor 2018 dari politik uang dan politisasi sara karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Kedua, tidak menggunakan politik uang dan sara sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilih karena mencederai integritas penyelenggaraan pilkada.

Ketiga, mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan Visi,Misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan SARA. Keempat, mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan politisasi SARA yang di akukan oleh pengawas pemilu. Terakhir, tidak akan melakukan intimidasi ujaran kebencian kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA

Menanggapi hal itu, calon wakil wali kota Bogor dengan nomor urut dua, Sefwelly Gynanjar Djoyodiningrat, meyakinkan jika pihaknya akan menghindari yang namanya politik uang dan opini-opini atau argumentasi yang mengandung unsur sara. Karena, sejak dari awal pencalonan, politik santun merupakan komitmen pencalonan pasangan dengan slogan ESA. “Semoga ini juga menjadi sebuah sinergitas antara apa yang kami harapkan dengan aturan-aturan dari Panwaslu, yang memang juga tidak menyentuh kepada sara atau politik uang,” kata Sefwelly.

Sedangkan, calon wali kota Bogor dengan nomor urut tiga, Bima Arya menyambut baik deklarasi yang dilaksanakan ini. Tinggal, bagaimana komitmen dilapangan yang bisa disepakati dengan konsisten. Mulai dari pengawasnya, pelaksana serta paslon dan timnya. “Kalau kita senang, artinya kalau semuanya tidak pakai uang artinya lapangannya landai. Apalagi sekarang sudah banyak dibiayai pemerintah dan jauh lebih hemat sekarang. Kalau semua sepakat bahwa setiap pelanggaran itu diproses hukum enak ini,” kata Bima.

Masih ditempat yang sama, calon wali kota Bogor dengan nomor urut empat, Dadang Iskandar Danubrata mengaku mendukung penuh program yang digagas Panwaslu Kota Bogor. Karena, pilkada Kota Bogor harus bebas dari isu sara dan politik uang. Apalagi, pihaknya menginginkan pesta demokrasi ini dapat dinikmati warga Kota Bogor dan jangan dinodai kepentingan sepihak, sehingga tidak fair dan lain sebagainya. “Ini harus kita awasi bersama. Jangan sampai ada pengerahan PNS juga. Masyarakat dapat mengawasi bersama dan bisa melaporkan segala bentuk penyimpangan paslon maupun timses nantinya,” kata Dadang.
(rez/b/ram)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *