Pedagang Kaget Proyek Blok F Diperjualbelikan

by -

METROPOLITAN – Laporan pengusaha atas dugaan ‘jual beli’ proyek Blok F Pasar Kebonkembang yang dilakukan Ketua DPRD Kota Bogor Untung W Maryono sampai juga ke telinga pedagang. Mereka mengaku kaget jika proyek revitalisasi dimanfaatkan oknum wakil rakyat untuk memperkaya diri.

Dalam laporan yang sudah masuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor beberapa waktu lalu, pengusaha dijanjikan mendapatkan jatah proyek revitalisasi gedung Blok F Pasar Kebonkembang Jalan Dewi Sartika Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah setelah menyerahkan ‘mahar’ kurang lebih Rp795 juta. Ketua Paguyuban Pedagang Blok F Muhammad Suryanto mendukung penuh proses hukum yang berjalan. Apalagi diketahui proyek gedung tempat mereka berjualan, menjadi salah satu komoditi yang diperjua belikan anggota dewan. “Kan sudah masuk proses hukum, ya kami mendukunglah, apalagi menyangkut Blok F tempat kami berjualan, dimana revitalisasinya saja masih bermasalah. Preseden buruk buat anggota dewan yang kalau memang terbukti main proyek,” katanya saat dihubungi Metropolitan, kemarin.

Sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Center For Budget Analysis (CBA) mendesak pihak-pihak terkait mengusut kasus ‘main proyek’ yang sudah dilakukan pimpinan wakil rakyat tersebut. Koordinator Investigasi CBA Jajang Nurjaman mengatakan, terkait dugaan yang melibatkan pejabat publik seperti ini, dirinya mendukung pihak terkait untuk mengusut tuntas dugaan tersebut.  “Karena besar kemungkinan proyek yang dijalankan juga menyalahi aturan (ada kongkalikong). Yang terlibat bisa banyak pihak, kalau nanti terbukti,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Menurutnya, persoalan penyalahgunaan wewenang seperti jual beli proyek, jadi problem laten di negeri ini. “Ini masalah laten, KPK juga sudah bilang biasanya oknum pejabat dalam menjalankan proyek mereka minta fee 10 persen dari nilai proyek. Tapi soal ini (kasus Untung, red) menunggu tindakan dari kejaksaan negeri dulu,” ucapnya.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, kata Jajang, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

“Sedangkan Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan maksimal Rp1 miliar,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bogor Untung Maryono justru menuding ada beberapa pihak yang disinyalir ingin menggulingkan posisi dirinya di anggota dewan. Dikonfirmasi via telepon, ia membeberkan perasaannya yang merasa ditikam rekannya sendiri. Termasuk, dugaan upaya menggulingkan Untung dari kursi ketua DPRD Kota Bogor. “Bisa jadi (ada yang mau jadi ketua). Di tahun politik ini semua memungkinkan,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Menurutnya, Kejari Kota Bogor baru sebatas menerima aduan dari pelapor. Namun, herannya, surat laporan tersebut bisa bocor ke publik, karena pihak Kejari Kota Bogor tidak mungkin membocorkan sebelum ada kepastian kebenaran laporan yang diadukan. “Kejaksaan aja belum ngebuka, kok tiba- tiba data itu sudah ada, dari mana kalau bukan dari orang politik mah,” ketusnya.

Kini, Untung menunggu respons dari Kejari Kota Bogor, untuk mengetahui lebih lanjut laporan yang diadukan pada Kejari. “Lihat saja pembuktiannya. Untung Maryono di dewan 13 tahun tidak pernah main proyek,” tegasnya.

(ryn/b/els)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *