Pembagian Dapil Jangan Sampai Picu Konflik

by -

METROPOLITAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai menyusun daerah pemilihan (dapil) untuk Pemilu 2019. Penyelenggara di tingkat kabupaten/kota juga mulai mengusulkan tiga opsi ke KPU provinsi sesuai hasil uji publik. Setelah itu, KPU provinsi akan mengkaji dan diusulkan dua dari tiga opsi ke KPU pusat.

Nantinya KPU provinsi akan menyampaikan ke kami (KPU pusat, red) dua opsi pada 25 Februari hingga 5 April. Kami kemudian mengkaji berdasarkan tujuh prinsip. Antara lain, proporsionalitas, integritas dan geografis. Kami akan pilih satu dari dua usulan untuk membuatkan SK-nya,” kata Komisioner KPU Ilham Saputra di Jakarta.

Menurut Ilham, penyusunan dapil akan dikaji secara mendalam. Sebab jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berpotensi menimbulkan permasalahan. Misalnya, terkait alokasi kursi untuk DPRD kabupaten/kota, harus diperhatikan sesuai ketentuan paling sedikit 3 kursi dan maksimal 12 kursi d tiap dapil.

Jika ada yang lebih dari 12 kursi, pasti akan kami ubah,” ungkapnya.

Selain itu, hal lain yang juga dharus diperhatikan adalah terkait pengelompokan wilayah dalam satu daerah pemilihan. Misalnya terkait suku, jangan sampai menimbulkan potensi konflik.

Misalnya, satu wilayah itu ada suku tertentu, jika digabung dengan wilayah lain (menjadi satu dapil,red) apakah berpotensi konflik atau tidak. Sebab masyarakat yang ada di situ bahasa daerahnya saja berbeda,” terang Ilham.

lham memperkirakan, pembagian dapil untuk tingkat DPRD kemungkinan tidak akan banyak berubah dari Pemilu 2014 lalu. Kecuali ada lonjakan pertambahan penduduk, maka dapil harus dipecah.

“Kemudian hal yang perlu diperhatikan proporsionalitas. Misalnya, di satu dapil itu jumlah kursi (DPRD) yang akan diperebutkan 11 kursi, sementara di dapil lainnya hanya tiga kursi. Ini kan enggak memenuhi prinsip proporsionalitas. Maka akan diubah,” pungkas Ilham.

Di Kabupaten Bogor sendiri, jumlah kursi DPRD dipastikan bertambah dari 50 menjadi 55 kursi. KPU Kabupaten Bogor juga telah memilih tiga opsi untuk diusulkan. Menurutnya, tiga opsi inisudah melalui kajian-kajian dengan memperhatiakn prinsip kesetaraan suara, ketaatan sistem pemilu, proporsionalitas, integritas wilayah dan kesinambungan dengan pemilu sebelumnya dan beberapa prinsip lainnya.

“Jadi yang pertama itu tetap enam dapil seperti sebelumnya, tetap enam dapil dengan memindah Kecamatan Tenjolaya ke Dapil III dan Kecamatan Leuwiliang ke Dapil IV atau memecah menjadi tujuh dapil. Kami sudah kaji dan memasukan opsi tersebut ke sistem informasi dapil (Sidapil) dan hasilnya yang paling memungkinkan memang tiga opsi tersebut,” kata Komisioner KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni.

(jpnn/fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *