Dua Pejabat DP PPJ Di Desak Mundur

by -

METROPOLITAN-Segudang persoalan nampaknya belum mau beranjak dari tubuh Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ), diantaranya proyek revitalisasi Blok F Pasar Kebonkembang, yang belum berjalan karena konflik dengan para pedagang, serta sengketa status kepemilikan Pasar Induk Tekhnik Umum (TU) Kemang dengan PT. Galvindo Ampuh. Sejumlah pernyataan kontroversial yang dilontarkan Direktur Operasional (Dirops) dan Kepala Bagian K3 soal Pasar Induk TU, dianggap sudah menyalahi aturan manajemen secara prosedural. Hal itu memicu reaksi berbagai elemen masyarakat. Ratusan orang dari Koalisi Masyarakat Bogor dan bersama elemen masyarakat pun berunjuk rasa di depan Balai Kota dan Kantor PD PPJ, menuntut pencopotan dua pejabat di lingkungan PD PPJ.

Koordinator Unjuk Rasa Koalisi Masyarakat Bogor Dede Munajat mengatakan, persoalan di tubuh perusahaan pelat merah tersebut sudah di level kritis. Pasalnya, sambung Dede, pernyataan – pernyataan Direktur Operasional (Dirops) dan Kepala Bagian K3 di media beberapa hari belakangan, soal Pasar Induk TU, sudah menyalahi aturan manajemen secara prosedural dan dianggap melampaui batas.

“Kami berunjuk rasa supaya masyarakat melihat, ini sudah tidak benar. Kok pimpinan yang juga Komisaris tunggal di BUMD, dituduh seenaknya tanpa bukti yang jelas. Sangat tidak pantas,” katanya saat dihubungi Metropolitan, kemarin.

Dede menambahkan, pihaknya mengecam keras pernyataan PD PPJ yang menuduh Plt Wali Kota Usmar Hariman ada main dengan PT. GA, soal pengelolaan Pasar Induk TU. “Ada perkataan Plt main mata dengan pengusaha. Belum lagi perkataan bahwa Plt punya niat busuk. Dalam dunia kerja, itu sudah fatal, apalagi PD Pasar itu BUMD milik Kota Bogor, harus dijaga dari oknum-oknum bikin gaduh seperti itu,” ungkapnya.

Baca Juga  PKL Dewi Sartika Ngarep DP Kios Nol Persen

Sebab itu, kata Dede, harus ada yang melaporkan hal tersebut dan menindak tegas oknum pegawai PD PPJ yang berkata seenaknya di media, tanpa keterangan yang jelas. “Harus ada yang lapor, harus ada yang menindak. Intinya harus dicopot dari jabatannya. Itu tuntutan utama kami, untuk menyelamatkan manajemen perusahaan milik daerah,” tegasnya.

Dede menambahkan, aksi hari ini akan melibatkan ratusan elemen warga Kota Bogor, yang terdiri dari Aliansi Masyarakat Bogor, mahasiswa, LSM dan pedagang Pasar Kebonkembang serta Pasar Induk TU. “Ratusan warga Bogor akan beraksi, tuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor copot oknum pegawai PD PPJ yang ucapannya tidak pantas di media,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Ketertiban Keselamatan Kerja (K3) PD PPJ Haikal Mahri menanggapi santai ada nya tuntutan tersebut. Dia bahkan menuding aksi hari ini didalangi oleh PT GA.

“Bayaran mereka itu (PT. GA). Mereka tahu kalau ada rekomendasi dari Badan Pengawas (BP) untuk pecat saya. Selasa (6/3) lalu, Plt Wali Kota Usmar Hariman panggil BP, untuk pecat saya. Setelah itu, keluar Jumat (9/3), tapi ditolak direksi,” tegasnya.

Baca Juga  Keukeuh Ogah Pindah, PKL Pasar Kebonkembang Gerudug Gedung Dewan

Menurutnya, Direksi PD PPJ meminta rekomendasi tertulis dari Plt wali kota, untuk surat pemecatan dirinya tersebut. “Saya tunggu rekomendasi dari Usmar, kalau dia berani. Buat tertulis. Baru hebat namanya,” ketusnya.

Haikal pun bersikukuh, upaya yang dia lakukan semata-mata ingin menyelamatkan aset Kota Bogor. Dia pun mempertanyakan kejelasan soal status pengelolaan Pasar Induk TU tersebut. “Saya masuk pasar TU dengan SK direksi dan mencoba selamatkan aset pemerintah, yang katanya sertifikat aslinya hilang, tp ternyata copy-nya beredar kemana-mana. Saya tunggu keberanian Plt selamatkan aset dan PAD,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, supaya dapat mengkaji lebih jernih atas persoalan yang melilit di Pasar Induk Teknik Umum. Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor, saat ini tengah menelusuri serta mengkaji sejumlah dokumen penting tentang kronologis pengelolaan pasar tersebut. Komisi B sedang mencari tahu dimana posisi surat Hak Guna Bangunan (HGB) Pasar Induk TU, atas nama PT. GA tersebut.

Ketua Komisi B DPRD Kota Bogor Anita P Mongan mengatakan, saat ini Komisi B sedang berupaya terus untuk mencari bukti-bukti untuk mengugkap tentang bagai mana PT GA bisa mendapat Hak Guna Bangunan (HGB) Pasar Induk TU. “Sedang kami telusuri, bisa di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), atau di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ini yang sedang kami cari tahu untuk mengurai permasalahan,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Baca Juga  PT Fortunindo Siap Bangun Blok G

Politisi Partai Demokrat ini mengaku sudah berkoordinasi dengan Ketua Penyelesaian Pasar TU. Dari informasi yang ia dapatkan, PT GA mengambil alih tanah tersebut, dan dibeli dari pemilik sebelumnya, yakni PT. Tekhnik Umum (TU). “Sejak awal, kami runut dulu dari dokumen perjanjian yang kami punya. Bagaimana hubungan PT. TU dengan PT. GA. Dokumen di kami, yang membangun pasar pertama kali adalah PT. TU, pada medio 1997, lalu pada pengelolaan diambil alih PT GA. Pada 2001, dibuat perjanjian HPL dengan pemkot,” ujarnya,

Dia pun membenarkan adanya dokumen Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. “HPL atas nama Pemkot, kami punya sertifikatnya. Tapi sertifikat HGB atas nama PT Galvindo yang sedang kami cari, ada dimana posisinya sekarang. Sertifikat HPL-nya, perjanjian-perjanjiannya sih ada. Tinggal HGB-nya, supaya runut persoalannya,” ucapnya.

Ditanya soal adanya indikasi dugaan penggelapan aset Pemkot Bogor yang bernilai miliaran rupiah tersebut, Anita mengaku belum bisa mengambil kesimpulan ke arah sana. Sebab, anggota dewan beserta tim hukum sedang menyelidiki sertifikat HGB yang diakui PT. GA tersebut. “Sekarang mah belum bisa jawab itu. Dugaan bisa saja, namun belum terbukti. Yang penting ada sertifikatnya HGB-nya dulu lah,” terangnya.

(ryn/dik/e)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *