Cabup Harus Punya Program Tata Angkutan Daring

by -

METROPOLITAN – Pengamat Transportasi dari Universitas Pakuan Bogor Budi Arif berharap calon bupati dan wakil bupati Bogor 2018 mempunyai program terkait tata kelola transportasi di Kabupaten Bogor. Ada dua hal yang menjadi perhatian serius yaitu konsep tata kelola transportasi yang terintegrasi dengan wilayah sekitar dan pengaturan bagi angkutan oline atau daring.

Menurut Budi, keberadaan angkutan daring masih dirasa bermasalah. Sebab, sejauh ini belum ada aturan yang jelas di tingkat kota/kabupaten termasuk di Kabupaten Bogor. Dirinya menceritakan, di luar negeri yang juga terdapat angkutan online, pemerintah terlebih dulu membenahi transportasi publik menjadi layak dan bagus. “Saya pikir tidak semua orang bisa menjadi pengemudi online. Harus ada kuota, ada pembatasan agar tidak krodit. Kalau di luar itu angkutan online jadi opsi, yang utama tetap angkutan publik,” kata Budi kepada Metropolitan.

Baca Juga  Pembatasan Diskon Tarif Ojol Sehatkan Dunia Usaha

Menurutnya, aturan angkutan daring memang harus mengacu dengan undang-undang tertinggi di pusat. Meski begitu pemerintah daerah harus ikut serta membuat kebijakan untuk di wilayah masing-masing agar permasalahan terkait angkutan daring tidak berlarut-larut. “Jadi penataan angkutan online ini penting. Sekarang mereka juga tidak punya tempat jadi mangkal di mana saja, ini juga jadi masalah. Ini memang harus dipikirkan dengan bijak untuk calon bupati ke depannya agar ada penataan yang lebih baik,” harapnya.

Selain soal masalah angkutan daring, calon bupati Bogor ke depan harus memikirkan persoalan transportasi. Program yang dibuat harus bersinergi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) agar tidak tumpang tindih terkait tata kelola administrasi. Sebab, Budi mengaku masalah transportasi tidak bisa diselesaikan sendiri tanpa sinergitas dengan lembaga dan wilayah sekitar. “Saya pikir kata kunci dalam penataan transportasi harus sinkron dan terintegrasi. Jadi jangan misalnya kabupaten bikin sendiri, kota bikin sendiri, jadi tidak nyambung. Kebijakannya harus diintegrasikan dengan BPTJ,” ungkap Budi.

Baca Juga  Dita Ajak Kaum Perempuan Berani Tampil

Budi berharap, maslah tata kelola transportasi ini menjadi perhatian calon yang maju di pemilihan bupati (pilbup) Bogor 2018. sehingga, penataan tranportasi ke depannya tidak jalan di tempat. “Dua persoalan ini jadi PR dan masukan untuk calon ke depannya,” pungkasnya.

(fin/b/els)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *