Disabilitas Sulit Punya KTP-el

by -

METROPOLITAN – Dari 74 ribu warga Kabupaten Bogor penyandang Disabilitas, terdapat sekitar 71 .188 orang masih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kondisi ini, membuat mereka sulit dalam mendapatkan layanan publik seperti jaminan kesehatan, termasuk hak pilih di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Alasan mereka tidak memilik KTP, disebabkan keluarga tidak mencantukan nama anggota keluarga penyandang Disabilitas pada Kartu Keluarga. Anggota keluarga merasa malu jika diketahui masyarakat umum.

Kepala Bidang Rehabilitasi (Dinsos) Kabupaten Bogor Dian Mulyadiansya menuturkan, dari hasil pendataan oleh Tim Program Keluarga Harapan (PKH) disetiap kecamatan. Bisa diketahui jumlah warga penyandang Disabilitas. Pada 2018, penyadang Disabilitas di Kabupaten Bogor ada sekitar 74 Ribu.

Baca Juga  Calon Bupati A-A Diduga Palsukan KTP

Jelang pemilu serentak, Komisi Pemilihan Kepala Daerah (KPUD) melaporkan ke Dinsos bahwa terdapat 2.188 penyandang disabilitas sudah memilik KTP. Sedangkan yang tidak punyak hak pilih di karna tidak memiliki KTP mencapai 71.188 orang. Rata-rata mereka yang tidak terdata di KPUD disebankan tidak memilik KTP serta Kartu Keluarga (KK). “Jika ada keluarga yang menyadang Disabiltas, rata-rata malu memasukan namanya ke dalam KK. Padahal, adminitrasi kependudukan merupakan syarat mutlak,” ujarnya.

Jalan keluar dari persoalan tersebut, Dinsos bersama setiap Kecamatn trus memberikan pembelajaran kepada warga yang mempunyai keluarga penyandang Disabilitas supaya dimasukan dalam KK supaya bisa dibuatkan KTP. “Tahun 2018, penyadang Disabilitas paling banyak di Kecamatan Leuwiliang ada 6.758 orang, Pamijahan ada 6.487 dan Kecamatan Jasinga ada 6.322 orang,”

Baca Juga  Polisi Bekuk Dokter Gadungan

Selain disabilitas, Lanjutnya. Adanya juga para penderitas gangguan jiwa atau Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ), yang sembuh pasca mengikuti rehabilitas dipanti. Dari Januari hingga Maret 2018, ODGJ di Kabupaten Bogor tercatat ada 175 orang dan yang sudah sembuh mencapai 58 orang. Setelah di nyatakan sembuh, tentunya mereka kembali ke lingkungan dan mempunyai hak yang sama dengan masyarakat umumnya. “ODJG yang sudah kembali ke lingkungan masing-masing berhak mendapatkan admintrasi kependudukan, termasuk hak pilih di Pemilu nanti,” tukasnya.

(ads/dik/c)

Leave a Reply

Your email address will not be published.