PKL Dewi Sartika Ngarep DP Kios Nol Persen

by -

METROPOLITAN – Kesemrawutan dan kemacetan yang acapkali terjadi di sekitar Pasar Kebonkembang, Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, hingga kini belum bisa diselesaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Padahal, wilayah tersebut menjadi jalan alternatif penunjang jalur Sistem Satu Arah (SSA). Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang jalan itu pun disebut-sebut menjadi salah satu biang keladinya.

Setelah sebelumnya menggelar rapat koordinasi dengan dinas dan pihak terkait soal rencana penertiban serta relokasi PKL ke Pasar Kebonkembang Blok A dan B, Pemkot Bogor memanggil perwakilan kelompok PKL Dewi Sartika dan sekitarnya sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di Paseban Narayana, Balai Kota Bogor, kemarin.

Perwakilan PKL Dewi Sartika, Purwanto, menyampaikan sejumlah masukan dan aspirasi terkait rencana penertiban dan relokasi tersebut. Di antaranya para pedagang meminta waktu relokasi selepas pelaksanaan pilkada Kota Bogor, 27 Juni. Alasannya melihat pertimbangan politis agar menjaga Kota Bogor tetap kondusif.

Baca Juga  Dedie Minta Dinas UMKM Bina PKL

Purwanto melanjutkan, ada permintaan lain dari para PKL, yakni soal uang muka kios yang harus dibayarkan pascarelokasi. Mereka meminta untuk bisa mengupayakan agar uang muka dapat ditekan hingga nol persen. “Kondisi ekonomi saat ini lesu, bahkan dikatakan sedang kritis. Jualan, khususnya dari sebelum bulan puasa sampai sekarang sepi terus. Makanya kami meminta supaya uang muka kios, bisa nol persen,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bogor Usmar Hariman mengatakan, semua aspirasi dan masukan dari para PKL akan ditampung dan coba direalisasikan. Meskipun ia belum bisa berjanji apa-apa karena masih membicarakan masalah waktu dan teknis penertiban bersama dinas terkait dan unsur muspida. “Sementara aspirasi uang muka kios di Blok A, milik PT Javana nol persen itu, akan coba dibantu dan dicarikan solusinya. Mungkin nanti pemkot bisa menutupi dengan anggaran dari dana hibah bansos di anggaran perubahan 2018. Nanti akan dibicarakan lagi bersama sekda dan DPRD,” katanya.

Baca Juga  Kota Hujan Idola Gepeng

Sementara Direktur Utama PD Pasar Pakuan Jaya Andri Latif Mansjoer mengaku akan membebaskan biaya retribusi, soal sampah dan keemanan selama masa transisi. “Tapi kami belum bisa disebutkan dengan pasti, berapa lama bebas biaya retribusi itu diberikan kepada para PKL,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Bogor Hery karnadi mengaku akan mulai melakukan tahap sosialisasi dan pendaftaran bagi PKL yang ingin segera pindah ke kios mana dan ukuran yang mana. Hanya saja masih menyisakan satu permasalahan, soal hari H penertibannya. “Sisanya yang belum mau pindah, kita dorong supaya masuk. Sebelum atau setelah pilkada. Yang pasti setelah Lebaran. Tentu antisipasinya ada, makanya harus ditata lagi supaya nggak jadi lahan parkir. Kan awalnya gitu. Bagusnya sih tidak ada yang parkir di situ, jadi tidak ada alasan berjualan di jalan,” tuntasnya.

Baca Juga  Jelang Asian Games, PKL Diberangus

(ryn/b/els/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published.