60.881 Kosmetik Kedaluwarsa Rp1,9 M Ditarik

by -


METROPOLITAN – Ingin tampil cantik? Anda patut waspada dengan keberadaan kosmetik. Sebab, banyak produk kecantikan yang diperjualbelikan ternyata tak punya izin edar hingga kedaluwarsa.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung menemukan produk kosmetik berbahaya sebanyak 540 item dan 60.881 pieces.

Temuan tersebut hasil pemeriksaan terhadap 38 distributor kosmetik, pasar modern, pasar tradisional, klinik kecantikan dan salon di sejumlah titik di Jawa Barat. Temuan kosmetika ilegal ini nilainya ditaksir mencapai Rp1,9 miliar.

Kepala BBPOM Bandung I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa mengatakan, penertiban kosmetika ilegal itu dilakukan selama sepuluh hari. Pelaksanaannya dilakukan sejak 11 sampai 20 Juli 2018. “Kita melakukannya sebagai bentuk pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di Provinsi Jawa Barat,” kata Gusti di Bandung, Senin (23/7/2018).

Gusti menuturkan, penertiban itu dilaksanakan di tujuh kabupaten/kota di Jawa Barat yaitu Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Karawang, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, sebagian besar kosmetika tersebut tanpa izin edar dan tidak melalui proses notifikasi. “Selain itu juga ada produk yang jadi public warming BBPOM,” jelasnya.

BBPOM Bandung juga masih menelusuri distributornya, mengingat beberapa produk ditemukan di beberapa titik dan tersebar di beberapa toko. Selain itu, BBPOM Bandung terus memonitoring jejak rekam dari masing-masing sarana. Jika melakukan pelanggaran yang berulang-ulang dan signifikan maka pelaku usaha dapat dikenakan UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Pasal 196 menyebutkan pelaku pelanggaran terancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda mencapai Rp1 miliar dan Pasal 197 dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar terkait peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar. “Ini kita telusuri ke mana saja alurnya. Bisa jadi suplier yang sama yang mengedarkan di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Produk-produk kosmetik yang telah disita petugas yakni ada yang diimpor dari China, Korea dan Thailand. Selain itu ada beberapa produk lokal yang diproduksi di Indonesia.

Tak hanya itu, BBPOM juga mengamankan sejumlah kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya (merkuri) dan kosmetik yang telah kedaluwarsa.

Untuk kosmetik yang berbahaya, Gusti menyebutkan seperti adanya krim pemutih untuk wajah yang dicemari bahan-bahan merkuri. “Seperti krim pemutih, kalau memakainya secara berlebihan, kadar merkurinya bisa merusak sistem vital pada tubuh,” jelasnya.

Dari berbagai kosmetik yang diamankan itu, sebagian barangnya didapat dari pelaku usaha yang menjualnya secara online. Padahal penjualan online prinsipnya sama dengan yang konvensional, harus memenuhi syarat. “Sehingga kami pun melakukan pengawasan untuk produk yang dijual secara online,” katanya.

Maraknya peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya saat ini membuat BBPOM mengimbau para konsumen lebih cerdas dalam memilih produk yang akan digunakan.

Masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam memilih produk. Jika masyarakat menemukan produk kosmetik tanpa izin edar, rusak, kedaluwarsa atau ragu-ragu akan legalitasnya, dapat mengeceknya ke BBPOM.

Menyikapi langkah BBPOM Bandung, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdagin) Kabupaten Bogor Dace Supriadi mengaku menyayangkan langkah tersebut. Menurutnya, sesuai kode etik yang ada,  sebelum digelarnya razia terdapat surat pemberitahuan terlebih dahulu.

“Itu nggak bagus. Kecuali Disperdagnya jadi oknum. Terkait razia, tidak ada kabar dan tidak ada informasi sama sekali. Seharunya kita (Disperdagin, red) mendampingi razia tersebut. Dan seharusnya ada surat pemberitahuan,” sesalnya saat dikonfirmasi Metropolitan melalui telepon, Senin (23/7) malam.

Dace menambahkan, meskipun sebelumnya terdapat surat pemberitahuan, staf (kasi dan kabid) akan melaporkan kepada dirinya. “Kalaupun terkait razia, kami juga rutin mengadakan bersama Satpol PP, Dinkes dan polisi,” bebernya.

BBPOM, Dace mengatakan, memang hanya merazia obat dan makanan. Sedangkan pihaknya melakukan evaluasi di setiap pasar secara keseluruhan. “Saat ini di Kabupaten Bogor terdapat 30 pasar milik Pemda Bogor. Dua kali dalam sebulan, petugas Disperdagin melakukan pengawasan. Dan itu menjadi bahan laporan setiap bulan. Tujuannya untuk meniadakan produk ilegal di pasaran,” tandasnya. (yos/b/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *